Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Bandingkan Demo 1998 dan Aksi 2025, Singgung Peran Prabowo hingga Isu Hutan

KONTEKS.CO.ID - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin kembali jadi sorotan setelah mengumpulkan para jurnalis dan tokoh pendukung di Kantor Kementerian Pertahanan, Selasa 2 September 2025 malam.

Dalam forum itu, ia menyinggung krisis Orde Baru yang berujung pada demonstrasi 1998 dan membandingkannya dengan aksi massa yang terjadi pada Agustus 2025.

Perbedaan Demo 1998 dan Aksi 2025

Menurut Sjafrie, meski sama-sama dalam bentuk demonstrasi, terdapat perbedaan mendasar antara kondisi Mei 1998 dan situasi sekarang.

Ia menegaskan, "Dulu Pak Harto diminta turun. Tetapi saya tidak mendengar Pak Prabowo diminta turun. Jadi ada sedikit perbedaan di situ," ujarnya di depan para tamu undangan.

Baca Juga: Jesita Putri Miantoro Mundur dari Pelatnas PBSI, Cedera ACL Paksa Gantung Raket di Usia Muda

Pandangan itu membuat diskusi semakin menarik. Banyak yang menilai, pernyataan Menhan ini memberi gambaran bahwa dinamika politik saat ini tidak identik dengan krisis 1998.

Peran DPN dan Koordinasi Lintas Sektor

Lebih jauh, Sjafrie juga menjelaskan peran Kementerian Pertahanan yang kini sekaligus menjadi kantor Dewan Pertahanan Nasional (DPN).

Forum ini dipimpin langsung oleh Presiden dan tidak hanya fokus pada strategi pertahanan, melainkan juga isu pangan, inflasi, hingga penertiban kawasan hutan.

“Jadi, kalau Presiden adalah bapak kandung TNI, maka Menhan adalah bapak asuh TNI,” ungkapnya. Ucapan ini mendapat respons hangat dari para peserta yang hadir.

Baca Juga: Ojol Pakai Air Jordan dan Jaket Kinclong Ketemu Gibran, Netizen Jadi Detektif: Ngerti kan Sekarang?

Fokus pada Penertiban Kawasan Hutan

Dalam kesempatan itu, Sjafrie menegaskan bahwa pihaknya tengah melaksanakan mandat Perpres Nomor 25 Tahun 2025.

Regulasi ini mengatur soal penertiban usaha di kawasan hutan, terutama untuk mencegah kerugian negara akibat aktivitas tambang dan perkebunan ilegal.

“Kalau pengusaha tidak tertib, maka negara harus menertibkan. Ini soal pendapatan negara dan kedaulatan kita,” tegas Menhan.

Baca Juga: Tim Bulutangkis Indonesia Pulang dengan Satu Perunggu di BWC 2025, Ini Evaluasi Eng Hian