Laporan Harta Pejabat: Wajib, Bukan Formalitas
Laporan LHKPN bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara. Dengan melaporkan aset secara rutin, publik bisa ikut mengawasi potensi konflik kepentingan maupun indikasi kekayaan yang tidak wajar.
Rano Karno yang sebelumnya juga menjabat sebagai Gubernur Banten ini menunjukkan bahwa keterbukaan adalah bagian dari komitmennya sebagai pejabat publik.
Dan buat masyarakat, laporan ini bukan cuma data, tapi cermin dari integritas pejabat yang dipilih.
Yuk, kita kawal bareng-bareng keterbukaan pejabat seperti ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi?***
Artikel Terkait
Biodata Mulyatsyah, Harta Tersangka Dugaan Korupsi Laptop Chromebook Ini Rp2,7 Miliar
Harta Prabowo Rp2 Triliun, Ini Rincian LHKPN Terbaru Dirilis KPK
Tak Punya Utang dan Mobil Mewah, Ini Jumlah Harta Terbaru Wapres Gibran Berdasar LHKPN
Teks Khutbah Jumat 25 Juli 2025: Lima Cara Islam Menyikapi Harta Duniawi yang Fana
Sindikat TPPO Diduga Libatkan Pejabat Kembali Jadi Sorotan, Intip Biodata dan Harta Christina Aryani
Koleksi Kendaraan dan Harta: Prabowo Kuasai Lahan Luas, Gibran Fokus di Solo dan Sragen