Transparansi dan Kepatuhan Hukum
Pelaporan kekayaan ini merupakan bagian dari kewajiban transparansi yang harus dipenuhi oleh para pejabat negara. LHKPN menjadi alat kontrol publik terhadap integritas dan potensi konflik kepentingan penyelenggara negara.
"Kami terus mendorong penyelenggara negara untuk patuh melaporkan harta kekayaannya secara jujur dan tepat waktu," demikian disampaikan juru bicara KPK dalam keterangan resminya.***
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Respons Kabar Bakal Serahkan Pengelolaan Data Pribadi Warga RI ke Perusahaan Amerika
Imparsial Tegaskan Transfer Data Pribadi Rakyat RI ke AS adalah Pengkhiatan Pemerintahan Prabowo Terhadap Konstitusi!
Kasus Tewasnya Diplomat Muda Kemlu Belum Terungkap, Presiden Prabowo Langsung Merespons
Prabowo Sebut Kopi Bagus untuk Otak: Benarkah Bisa Bikin Lebih Pintar?
Prabowo Belum Mau Teken! IKN Tak Akan Pernah Jadi Ibu Kota Sampai Tiga Pilar Negara Siap Tempur