Wacana Rumah Subsidi 14 Meter Persegi dari James Riady Picu Polemik: Kelayakan atau Komersialisasi?

KONTEKS.CO.ID – Usulan penyempitan luas minimal rumah subsidi menjadi hanya 14, 18, dan 23 meter persegi tengah menjadi sorotan publik.

Wacana ini muncul setelah pertemuan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan CEO Lippo Group, James Riady, yang juga dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Kementerian Keuangan, Himbara, dan asosiasi pengembang.

Kontroversi ini bermula dari gagasan bahwa rumah subsidi bisa dibangun dengan ukuran lebih kecil dari standar saat ini yang berkisar 36 hingga 70 meter persegi, sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI).

Baca Juga: Mystery Shopper Bakal Awasi Cawe-Cawe usai Gaji Hakim Naik 280 Persen: Pakai Kamera di Kaca Mata

Usulan terbaru menyebutkan rumah subsidi dapat dipangkas hingga 14 meter persegi, khususnya untuk wilayah padat seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).

Usulan Rumah Mini: Antara Solusi dan Kekhawatiran

Dalam rapat yang berlangsung di kantor DJKN pada akhir Mei 2025, James Riady mempresentasikan tiga desain rumah subsidi berukuran kecil.

Salah satu desainnya memiliki luas bangunan hanya 18 meter persegi di atas lahan seluas 25 meter persegi.

Desain ini diklaim cocok untuk kaum muda, keluarga kecil, atau pekerja lajang yang tinggal di kawasan urban.

Baca Juga: Viral Ajakan Gagal Bayar Pinjol, Asosiasi Fintech Keluarkan Ancaman Hukum

“Kami mencoba menghadirkan alternatif hunian murah dan layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya di kota besar,” ujar James dalam presentasinya.

Dua desain lainnya yang ditampilkan memiliki ukuran:

• 14 m² bangunan / 25 m² lahan (1 kamar tidur),
• 23,4 m² bangunan / 26,3 m² lahan (2 kamar tidur).

Rumah-rumah ini diperkirakan bisa dijual dengan harga Rp100 juta hingga Rp140 juta, jauh lebih murah dibanding harga rumah subsidi konvensional di daerah perkotaan.