metro

Seruan Bela Negara UPN Veteran Jakarta: Tolak Pembatasan Suara-suara yang Berbeda dan Kritis

Selasa, 6 Februari 2024 | 15:22 WIB
Seruan UPN Veteran Jakarta jelang Pemilu 2024, tolak pembatasansuara berbeda dan kritis (Dok Istimewa untuk Konteks.co.id)

KONTEKS.CO.ID - Sivitas Akademika UPN Veteran Jakarta mengeluarkan Seruan Bela Negara menyikapi kondisi politik di Indonesia jelang Pemilu 2024.

Menurut Sivitas Akademika UPN Veteran Jakarta, terjadi kemerosotan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia saat ini.

Hal itu, bertentangan dengan prinsip-prinsip bela negara yang UPN Veteran percayai.

"Bagi kami, menjaga demokrasi adalah manifestasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk senantiasa membela negara," tulis keterangan resmi UPN Veteran Jakarta, Selasa 6 Februari 2024.

UPN Veteran Jakarta pun memanggil sivitas akademika dan masyarakat.

Untuk ikut menegakkan sendi-sendi kehidupan sosial dan politik berdasarkan nilai-nilai demokrasi sebagai wujud sikap bela negara.

UPN Veteran Jakarta menyampaikan 4 poin seruan.

Pertama, menuntut penyelenggara negara dan seluruh komponen bangsa untuk secara konsisten menjalankan amanat TAP MPR No VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

"Kedua, mendukung segala upaya dari berbagai komponen bangsa untuk tegaknya hukum yang adil dan pastisipatif dalam pelaksanaan dan pengawasan pemilu," tulis seruan tersebut.

Ketiga, UPN Veteran Jakarta mendorong dan mendukung perjuangan masyarakat untuk menjaga sendi-sendi demokrasi.

"Yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil, beradab dan menjunjung etika berbangsa dan bernegara," lanjutnya.

Keempat dan terakhir, mendukung terjaminnya kebebasan berpendapat serta menolak berbagai upaya-upaya pembatasan terhadap suara-suara mereka yang berbeda dan kritis.

Sebagai informasi, sejumlah sivitas akademika sebelumnya telah mengeluarkan seruan dan sikap terkait demokrasi di Indonesia.

Mulai dari para guru besar, dosen dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia bersuara dalam bingkai kampus bergerak.

Seruan tertuju kepada pemerintah, utamanya Presiden Joko Widodo terkait kondisi demokrasi di Indonesia saat ini.***

 

 

Tags

Terkini