KONTEKS.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mewanti-wanti ASN yang bekerja dari rumah atau work from home (WFH) tidak mudik ke kampung halaman.
Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) dengan kapasitas 50 persen bagi aparatur sipil negara (ASN), mulai Senin 21 Agustus 2023 hingga Oktober 2023.
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Etty Agustijani mengatakan, para ASN yang bekerja dari rumah tetap mendapat pengawasan.
Pihaknya, kata Etty, melarang para ASN yang WFH keluar rumah saat jam kantor, terlebih untuk pulang ke kampung halaman.
"Tidak boleh mudik. Jangankan buat mudik, ke pasar atau sambil masak pakai daster juga tidak boleh," tegas Etty di Balai Kota DKI Jakarta, Senin 21 Agustus 2023.
Aturan WFH bagi para 50 ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sesuai Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) Nomor 34 tahun 2023.
Selain untuk mengurangi kemacetan saat KTT ASEAN, WFH juga sebagai langkah penanganan polusi udara.
"Jadi ini WFH memang kerja di rumah, bukan untuk masak, tapi bekerja dari rumah," jelas Etty.
Etty menyebut, aturan WFH bagi ASN itu berlaku untuk seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta.
"Karena SE minimal 50 persen. Dari 50 persen itu masing-masing SKPD membuat data siapa siapa yang WFH dan WFO per hari," ujarnya.
"Data baru kita tarik siang jam 1, sehingga nanti ketahuan sekian jumlah pegawai pemprov yang mengambil WFH dan WFO," imbuhnya.
Pelayanan Optimal
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko menjelaskan, WFH dengan persentase kehadiran 50 persen di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
WFH berlaku pada 21 Agustus-21 Oktober 2023 bagi ASN yang melakukan fungsi staf atau pendukung.
Namun, WFH tidak berlaku bagi ASN pada layanan yang bersifat langsung kepada masyarakat, seperti RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, hingga pelayanan tingkat kelurahan.
“Jajaran Pemprov DKI Jakarta tetap berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Kami pastikan penerapan WFH tidak berdampak pada pelayanan publik dan pekerjaan tetap dilakukan sebagaimana mestinya,” kata Sigit dalam keterangannya, Rabu 16 Agustus 2023.
Sigit mengatakan, pihaknya akan menyesuaikan persentase ASN yang WFH dan kehadiran di kantor selama KTT ASEAN pada 4-7 September 2023.
Rinciannya, pegawai yang WFH sebanyak 75 persen dan bekerja dari kantor sebanyak 25 persen.
Penyesuaian ini berlaku pada kantor-kantor pemerintahan yang dekat dari lokasi KTT ASEAN, seperti Kantor Dinas Pariwisata di Kuningan, Jakarta Selatan.
Pembelajaran Jarak Jauh
Sementara, penerapan sistem PJJ berlaku untuk sekolah yang berada di sekitar lokasi KTT ASEAN saat event, yakni pada 4-7 September 2023.
Sistem PJJ tersebut berlaku dengan persentase kehadiran siswa sebanyak 50 persen.
Namun, untuk guru dan tenaga pendidik di sekolah tetap hadir dan beraktivitas 100 persen.
“Sekolah yang menerapkan PJJ juga hanya yang berlokasi di sekitar KTT ASEAN. Seperti di daerah Thamrin, Sudirman, Tanah Abang, Kuningan, dan Menteng,” ujarnya.
“Namun, untuk sekolah yang jauh dari venue KTT ASEAN, seperti di daerah Jakarta Barat dan Jakarta Timur, tetap beraktivitas normal dengan masuk 100 persen,” imbuhnya.
Kemudian, usai KTT ASEAN sekolah di sekitar venue dapat kembali menerapkan pembelajaran seperti biasa atau 100 persen kehadiran siswa.***