KONTEKS.CO.ID - Pemerintah mengubah strategi besar dalam penanganan pakaian impor ilegal. Setelah ribuan balpres disita dalam operasi sejak 2022, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan lagi membakar barang sitaan dan beralih ke metode pencacahan agar dapat dimanfaatkan kembali.
Kebijakan baru ini diumumkan di tengah sorotan publik atas maraknya pakaian selundupan yang terus lolos ke pasar domestik.
Purbaya menjelaskan, perubahan pendekatan tersebut lahir dari perintah langsung Presiden Prabowo Subianto yang meminta barang sitaan tidak dimusnahkan dengan cara membakar karena menimbulkan biaya besar dan tidak produktif.
Baca Juga: Purbaya Pastikan Cukai Popok dan Tisu Basah Tak Segera Berlaku, Ini Alasannya
“Pembakaran itu makan biaya sekitar Rp12 juta per kontainer. Presiden minta ada manfaatnya, jadi kami beralih ke pencacahan,” ujarnya dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 14 November 2025.
Terapkan Skema Baru
Kemenkeu telah bertemu Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) untuk merancang skema pemanfaatan ulang pakaian sitaan. Melalui pencacahan, material tekstil bisa digunakan kembali oleh industri atau disalurkan ke UMKM dengan harga murah.
“Sebagian dipakai industri, sebagian lagi bisa dijual ke UMKM. Mereka siap, sudah ada perusahaan yang punya alat pencacah,” kata Purbaya.
Keputusan final akan disampaikan pekan depan, termasuk instruksi agar barang sitaan segera keluar dari gudang untuk diproses.
Purbaya juga mengungkapkan koordinasi dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman untuk pengaturan distribusi hasil pencacahan.
Ia menyebut hanya sekitar lima perusahaan nasional yang memiliki teknologi pencacah tekstil dan berpotensi dilibatkan dalam skema baru ini.
Baca Juga: Purbaya Yudhi Sadewa Minta Anak Muda Mulai Menabung: Tabung 50 Persen Aja Dulu!
Penindakan Terbesar: 19.391 Balpres di 11 Gudang
Kebijakan ini diumumkan bersamaan dengan pengungkapan kasus terbesar sepanjang operasi penindakan pakaian impor ilegal.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan temuan 19.391 balpres di 11 gudang di Bandung pada 14–15 Agustus 2025 merupakan yang paling masif selama pengawasan berlangsung.