Ngerih, Utang Pemerintah Indonesia Menuju Rp10 Ribu Triliun

KONTEKS.CO.ID – Pemerintah mengumumkan utang negara hingga akhir Juni 2025 sudah tembus Rp9.138,05 triliun.

Jumlah utang ini turun dibandingkan Mei 2025 yang mencapai Rp9.177,48 triliun.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suminto.

Baca Juga: Kejagung: Penetapan Tersangka Nadiem Makarim Sah dan Sesuai Prosedur  

Menurut dia, nominal utang per Juni 2025 itu setara dengan 39,86% terhadap produk domestik bruto atau PDB. "Jadi per akhir Juni 2025 sebesar 39,86 persen debt to GDP ratio-nya, satu level yang cukup rendah, cukup moderate dibanding banyak negara," klaim Suminto di Bogor, Jabar, Jumat 10 Oktober 2025.

Suminto menjelaskan, rasio utang terhadap PDB tersebut dalam level aman. Sebab masih di bawah batas 60% PDB sesuai Undang-Undang (UU) No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Ia mengklaimnya, posisinya juga masih lebih rendah dibanding negara dengan kekuatan ekonomi setara seperti Malaysia yang sudah mencapai 61,9% terhadap PDB, Filipina 62%, Thailand 62,8%, dan India 84,3%.

Baca Juga: Eks Anggota BIN Bongkar Isi Pertemuan Jokowi dan Abu Bakar Ba’asyir, Sengaja Direkayasa untuk Pencitraan Politik

"Kita betul-betul melakukan utang secara hati-hati, secara terukur dan dalam batas kemampuan," cetus Suminto.

Ia merinci, nominal utang per akhir Juni 2025 rinciannya terdiri dari pinjaman sebsar Rp1.157,18 triliun. Pinjaman didapat dari luar negeri Rp1.108,17 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp49,01 triliun.

Untuk utang yang didapat dari surat berharga negara (SBN), nominalnya Rp7.980,87 triliun. Nominal penerbitan SBN yang berdenominasi rupiah masih mendominasi dengan nilai Rp6.484,12 triliun, sementara yang berdenominasi valas senilai Rp1.496,75 triliun.

Baca Juga: DPP PSI Resmi Terima SK Kepengurusan dari Menkum, Sosok Mr J Masih Misterius

"Jadi Juni total outstanding utangnya (pemerintah pusat) Rp9.138 triliun, pinjamannya Rp1.157 triliun dan SBN Rp7.980 triliun," sebut Suminto lagi.

Ia menambahkan, penerbitan data utang ke publik akan dirilis pemerintah dalam periode per kuartal. Suminto berdalih untuk memastikan statistik utang sesuai dengan ukuran PDB nasional, yang rilisnya setiap kuartal oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Sehingga tak lagi didasari pada asumsi PDN untuk menghitung rasio utang terhadap PDB. "Supaya statistiknya lebih kredibel, supaya rasio itu tidak berdasarkan asumsi. Namun berdasarkan realisasi nanti debt to GDP ratio setiap 3 bulan," pungkasnya. ***