KONTEKS.CO.ID - Direktur Center of Law and Economic Studies (CELIOS) Bhima yudhistira menyoroti soal posisi utang pemerintah hingga November 2023 mencapai Rp8.041,01 triliun.

Seperti diketahui, posisi utang ini meningkat dari bulan sebelumnya sebesar Rp7.950,2 triliun dan menjadi rekor tertinggi dalam sejarah Indonesia.

Bhima menuturkan, bahwa jumlah utang pemerintah tersebut perlu diwaspadai, lantaran beban utang pemerintah makin tidak berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi.

"Tertinggi sepanjang sejarah, perlu diwaspadai terutama utang luar negeri terhadap beban utang pemerintah dan BUMN makin tidak berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi," ujar Bhima melalui pesan singkatnya, Selasa, 19 Desember 2023.

"Sudah lampu kuning bisa jadi overhang utang atau penambahan utang membebani ekonomi," ujarnya lagi.

[irp posts="210684" ]

Bhima mengungkapkan, kenaikan beban pembayaran bunga utang luar negeri pemerintah 36,4% secara year on year (yoy), namun pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 5%.

Sehingga makin dikhawatirkan dengan tambahan beban bunga utang tersebut menciptakan crowding out effect yang menekan sektor swasta dan perbankan karena likuiditas jadi berkurang.

"Dengan bunga utang yang cukup tinggi dipasar banyak investor akhirnya memilih parkir dana di surat utang valas pemerintah dibanding investasi di sektor produktif," katanya.

Bhima melanjutkan, indikator risiko utang lainnya adalah kemampuan bayar utang. DSR Tier 2 tahun 2014 angkanya 33,3% sementara di Oktober 2023 melonjak ke 38,6%.

"Artinya, kenaikan utang luar negeri belum di imbangi oleh kemampuan menghasilkan valas terutama dari sisi ekspor dam ini kurang sehat dalam jangka panjang," tandasnya.***