KONTEKS.CO.ID - Pemerintah pusat lagi-lagi ambil langkah tegas soal anggaran. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru saja ketemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Selasa 7 Oktober 2025.
Hasilnya? Dana bagi hasil atau DBH DKI Jakarta dipangkas Rp15 triliun, bikin APBD 2026 anjlok dari Rp95 triliun jadi Rp79 triliun. Tapi, anehnya, nggak ada drama protes. Malah saling apresiasi.
Pemangkasan ini bagian dari upaya jaga kestabilan fiskal negara. Purbaya bilang, ini konsekuensi keterbatasan ruang fiskal pusat yang lagi nunggu pemulihan pajak.
Baca Juga: Seragam Baru TNI Ramai Dibahas, DPR: Tak Dilibatkan tapi Santai aja! Harga dan Anggaran Sama
"Kalau lihat dari proporsional kan semakin besar, pasti semakin besar kepotongannya. Kira-kira begitu, sederhana itu," ujar Purbaya usai pertemuan.
Pramono Anung, sang gubernur, justru legawa. Dia paham ini tanggung jawab bersama.
"Jakarta betul-betul ingin menyelaraskan kebijakan fiskal yang telah diambil oleh pemerintah pusat... Pemerintah Jakarta sama sekali tidak akan argue terhadap itu," tegas Pramono.
Baca Juga: 4 Teroris ISIS Dibekuk Densus 88! Ansharut Daulah Aktif Propaganda di Medsos: Dari Like jadi Bom
Alasan Utama Potongan Jumbo
Kenapa Jakarta kena paling parah? Purbaya jelasin, ini soal proporsi. Jakarta dapat DBH terbesar, jadi potongannya juga jumbo yaitu Rp15 triliun.
Bandingkan sama Jawa Barat cuma Rp2,45 triliun, Jawa Timur Rp2,81 triliun, atau Jawa Tengah Rp1,5 triliun. "Itu kan semacam pukul rata berapa persen ini, dan dilihat juga kebutuhan daerahnya," tambahnya.
Pusat lagi rem belanja negara, sambil harap penerimaan pajak naik. Kebijakan ini nggak permanen, loh. Purbaya janji evaluasi di akhir triwulan pertama dan pertengahan triwulan kedua 2026.
"Ketika pendapatan saya dari pajak dan kegiatan meningkat... saya akan balikkan lagi ke daerah," katanya sambil sapa Pramono.