KONTEKS.CO.ID – Reforma agraria merupakan langkah ampuh untuk menepis krisis pangan. Food estate dan Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mampu menjawab persoalan mendasar krisis pangan di Indonesia.
Demikian poin utama dari diskusi dwimingguan Nexus Tiga Krisis Planet gelaran Lapor Iklim, CELIOS, dan Justice Coalition for Our Planet (JustCOP) di Jakarta.
Guru Besar IPB University, Prof. Dwi Andreas Santosa, salah satu narasumber diskusi tersebut dikutip pada Jumat, 3 Oktober 2025, menyampaikan, kedaulatan pangan berbeda dengan ketahanan pangan.
Baca Juga: Demonstrasi di DPR, Massa Desak Pemerintah Wujudkan Reforma Agraria dan Setop Perampasan Tanah
Menurutnya, ketahanan pangan bisa dicapai dengan memproduksi pangan dari manapun, tetapi kedaulatan pangan hanya mungkin terwujud jika petani memiliki kendali atas tanah, benih, dan kebijakan yang berpihak.
“Seluruh proyek food estate melanggar empat pilar utama pembangunan pangan, mulai dari kelayakan tanah hingga aspek sosial-ekonomi. Jika dipaksakan, food estate hanya akan melahirkan krisis baru,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan tentang kriminalisasi petani benih dan turunnya jumlah rumah tangga petani yang kian menambah beban bagi generasi muda yang enggan terjun ke sektor pertanian.
Koordinator Nasional FIAN Indonesia, Marthin Hadiwinata, menyebut bahwa food estate bukan hanya gagal secara teknis, tetapi juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia atas pangan dan gizi.
“Sejak 2018, kasus kelaparan berulang di Papua menunjukkan kegagalan pemerintah memenuhi kewajiban dasarnya," katanya.
Marthin mengungkapkan, hingga kini, sebanyak 17,7 juta orang mengalami kelaparan dan lebih dari 123 juta jiwa tidak mampu mengakses pangan bergizi.
"Ironisnya, konsumsi makanan ultra-proses seperti mie instan justru terus meningkat,” kata Marthin.
Ia berpendapat, jalan keluar bukanlah mega proyek baru, melainkan reforma agraria yang melibatkan petani kecil dan masyarakat adat sebagai produsen pangan utama.***