KONTEKS.CO.ID – Pegiat Perlindungan Konsumen, dan Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, menilai, keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, tak naikkan cukai rokok pada 2026 adalah kontraproduktif dan proindustri rokok.
Tulus di Jakarta, 26 September 2025, menyampaikan, kebijakan tersebut kontraproduktif dan langkah mundur dari sisi kesehatan maupun sosial, dan ekonomi.
Tulus Abadi menjelaskan, cukai merupakan instrumen kebijakan untuk melindungi masyarakat atas dampak negatif barang yang dikenai cukai.
"Seharusnya Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (PYS) tidak melakukan diskusi dengan industri rokok dalam mengambil atau memutuskan kebijakan cukai rokok," tandasnya.
Tulus mengibaratkan, dikusi tersebut seperti ingin memberantas korupsi tapi mendiskusikannya terlebih dahulu dengan koruptor.
"Fenomena ini menjadikan posisi Indonesia sebagai negara paling tinggi di dunia untuk fenomena tobacco industry interference indeks, yakni dengan skor 84,5," ujarnya.
Kebijakan meniadakan kenaikan cukai rokok juga menjadi bukti empirik bahwa Menkeu PYS jauh lebih berpihak pada kepentingan industri rokok daripada masyarakat luas.
"Kebijakan ini sejatinya bertentangan dengan mandat dan filosofi UU tentang Cukai bahwa cukai rokok harus naik setiap tahunnya hingga mencapai level 57 persen, sebagaimana mandat UU Cukai," ujarnya.
Tulus Abadi mengatakan, tidak menaikkan cukai rokok pada 2026 jelas akan mendorong percepatan prevalensi konsumsi rokok di Indonesia, yang saat ini sudah mencapai 32 persen. Bahkan, untuk anak-anak prevalensinya mencapai 7,1 persen.
"Jelas ini menjadi lonceng yang sangat membahayakan anak-anak sebagai modal untuk mencapai generasi emas," katanya.***