KONTEKS.CO.ID – Kinerja PT PLN (Persero) tengah babak belur. Padahal jualan listriknya laris manis di mana-mana. Lihat saja lampu-lampu jalanan di Jakarta yang terang benderang setiap malam.
Begitu juga gemerlap pusat perputaran uang, mal dan gedung perkantoran yang tak pernah mengeluh kehabisan pasokan listrik.
Ternyata ini bukan karena PLN kekurangan pasokan listrik. Melainkan karena listriknya kebanyakan.
Baca Juga: Aryanto Sutadi: Ganti Kapolri Itu Urusan Politik, Masalah Sebenarnya Perilaku Polisi di Lapangan!
Fenomena kebanjiran pasokan listrik atau oversupply sudah menghantui PLN sejak tahun 2015. Tahun 2024 saja menurut laporan Transisi Energi Berkeadilan yang terbit pada Agustus 2025, kelebihan daya mencapai 37,6 ribu gigawatt-jam (GWh).
Angkanya memang terdengar teknis, tapi dampaknya sangat nyata. “Kerugian operasional PLN ditaksir mencapai Rp44,1 triliun pada 2024,” tulis laporan itu, seperti dikutip pada 25 September 2025.
Persoalan Skema Kontrak PLN
Skema kontrak PLN dengan pembangkit swasta membuat PLN wajib membeli listrik, mau dipakai atau tidak.
“Jadi meski listrik itu akhirnya tidak terserap, PLN tetap harus bayar,” kata Alexandra Aulianta, peneliti dari Trend Asia dalam opini yang dipublikasi Katadata, 24 Juni 2024.
Baca Juga: Ambisi Energi Terbarukan Indonesia Tak Konsisten
Bayangkan saja, untuk setiap 1 gigawatt listrik yang tidak terpakai, kerugian PLN bisa mencapai Rp3 triliun. Artinya, kelebihan sekitar 6 GW saja bisa membakar uang negara Rp18 triliun.
“Uangnya betul-betul terbuang, sementara masih ada ribuan desa yang bahkan belum berlistrik,” kritik Alexandra.
Kontras. Ini memang membaut miris. Data Trend Asia menunjukkan ada sekitar 4.400 desa di pelosok Indonesia yang masih gelap gulita.
Jadi, sementara PLN kebanjiran listrik di Jawa dan Sumatrea, di tempat lain warga masih harus menyalakan pelita minyak untuk belajar atau berjualan di malam hari.