KONTEKS.CO.ID - Wacana peninjauan ulang bailout dan penjualan 51 persen saham Bank Central Asia (BCA) kembali mengemuka. Sejumlah pihak menilai langkah tersebut bukan ide sesat, melainkan upaya menuntut akuntabilitas negara atas ratusan triliun dana publik yang digunakan untuk menyelamatkan perbankan di masa krisis moneter 1997–1998.
Pengamat pasar modal Fauzan Luthsa menilai audit menyeluruh terhadap bailout BCA justru akan memperkuat legitimasi negara, bukan mengancam stabilitas perbankan.
"Sebaliknya, langkah atas BCA akan memperkuat legitimasi negara di mata publik. Korea Selatan pasca krisis 1997 adalah contoh nyata. Pemerintahnya mendirikan KAMCO untuk menampung kredit macet, lalu melakukan audit menyeluruh atas bank-bank yang diselamatkan,” ujar Fauzan, Rabu, 20 Agustus 2025.
Baca Juga: Terseret Skandal Korupsi Bansos Rp200 Miliar, Ini Profil Rudy Tanoesoedibjo Kakak Hary Tanoe
Ia menambahkan, di Korea Selatan, penjualan bank ke investor asing bahkan dievaluasi ulang, sebagian diambil alih kembali negara, sebagian lainnya direstrukturisasi dengan keterbukaan penuh.
"Hasilnya, kepercayaan pasar pulih, sektor perbankan sehat, dan reputasi pemerintah justru menguat. Indonesia bisa melakukan hal yang sama. Yang dibutuhkan hanya kemauan politik, bukan alasan menakut-nakuti pasar,” katanya.
BLBI dan Obligasi Rekap, “Hantu” yang Masih Dibayar Negara
Menurut Fauzan, perbedaan utama antara Indonesia dan Korea Selatan terletak pada pengelolaan bantuan likuiditas.
Baca Juga: Silfester Matutina Belum Kunjung Dieksekusi, Komisi III DPR: Tangkap dan Penjarakan!
Indonesia memiliki Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan obligasi rekap yang hingga kini masih menyisakan kontroversi politik dan skandal hukum.
"Bahkan obligasi rekap BLBI kepada bank-bank besar hingga kini masih terus dibayarkan oleh negara lewat APBN yang mencapai Rp70 triliun per tahun. Dan BCA adalah penikmat terbesar,” kata Fauzan.
Karena itu, ia menilai wacana peninjauan ulang bailout dan penjualan saham BCA bukan hal tabu.
"Justru inilah momentum untuk menguji kembali akuntabilitas negara dalam menggunakan ratusan triliun uang rakyat di masa krisis,” ujarnya.
Baca Juga: Bursa Saham Indonesia Melemah Dua Hari Beruntun, Investor Waspada Sinyal The Fed