KONTEKS.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membuat kebijakan ekonomi prorakyat. Salah satunya menyangkut subsidi energi.
Berdasarkan keterangan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, pemerintah menyatakan besaran subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2026 adalaj Rp210,1 triliun.
Subsidi ini ditujukan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), tenaga listrik, dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg. "Subsidi energi (tahun 2026 sebesar) Rp210 triliun," sebut Sri Mulyani saat Konferensi Pers RAPBN 2026 di Aula Chakti Budhi Bhakti (CBB), Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jumat 15 Agustus 2025.
Baca Juga: Hasto Sebut Kriminalisasi Terhadapnya Kudatuli Jilid Dua
Sedangkan besaran total subsidi serta kompensasi energi pada postur RAPBN 2026 rencananya adalah Rp381,3 triliun.
Presiden Prabowo Subianto dalam pidato RUU APBN 2026 di Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta Pusat, menegaskan, pemerintah bakal memperkuat ketahanan energi demia kedaulatan bangsa. Subsidi energi pun harus adil dan tepat sasaran sehingga tak lagi dinikmati oleh orang-orang kaya.
Sri Mulyani menjelaskan, alokasi ketahanan energi tersebut bakal disasarkan untuk insentif perpajakan sebesar Rp16,7 triliun, Lalu energi baru terbarukan Rp37,5 triliun dan infrastruktur energi Rp4,5 triliun.
Baca Juga: KPK Sita Handphone Milik Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas
Sedangkan untuk listrik desa besarannya Rp5 triliun dan dukungan lainnya Rp0,6 triliun.
"Ini masuk dalam anggaran ketahanan selain Subsidi BBM, kompensasi listrik," terang Sri Mulyani.
Merujuk Buku II Nota Keuangan RI 2026, pada periode tahun 2021-2024, realisasi subsidi energi umumnya kecenderungan meningkat dari alokasi yang disiapkan.
Baca Juga: Susun Buku Putih Penggunaan AI, Masukan Publik Ditunggu sampai 22 Agustus 2025
Sayangnya, baik Prabowo maupun Sri Mulyani tak menjelaskan apakah bakal ada kenaikan harga BBM subsidi (Pertalite dan Solar) atau ada pembatasan seperti isu selama ini.
Begitu pun dengan tarif listrik. Belum ada penjelasan apakah akan ada penyesuaian tarifnya. ***