KONTEKS.CO.ID - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meresmikan Joint Program sebagai langkah optimalisasi penerimaan negara tahun 2025.
Langkah ini diambil menyusul anjloknya realisasi penerimaan negara hingga 20% pada awal tahun ini.
Berdasarkan laporan APBN KiTa, hingga Februari 2025, penerimaan negara hanya mencapai Rp316,9 triliun, turun dari Rp400,36 triliun pada periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, belanja negara mencapai Rp348,1 triliun, sehingga APBN mengalami defisit Rp31,2 triliun atau sekitar 0,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Baca Juga: Ketupat Cepat Basi? Coba 5 Tips Ini Agar Tahan Lama Tanpa Pengawet Kimia saat Lebaran
Pemerintah menargetkan defisit APBN 2025 sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB, sehingga optimalisasi penerimaan menjadi krusial.
Joint Program untuk Menutup Kesenjangan Fiskal
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi meluncurkan Joint Program ini pada Kamis, 27 Maret 2025.
"Saya nyatakan kick off optimalisasi penerimaan negara melalui joint program pada tahun 2025 dimulai," ujar Sri Mulyani melalui akun Instagram resminya, @smindrawati.
Peluncuran ini dihadiri oleh dua Wakil Menteri Keuangan, yakni Thomas Djiwandono dan Anggito Abimanyu.
Baca Juga: Perang Dagang Trump Mengguncang Inggris, Investor Mulai Khawatir
Program ini dirancang untuk menjawab arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat fondasi fiskal yang berkelanjutan.
Presiden Prabowo sebelumnya menekankan pentingnya peningkatan rasio perpajakan. Dalam RPJMN 2025-2029, rasio pajak ditargetkan naik menjadi 11,52%-15%, dari 10,08% di akhir 2024.
Sinergi Kemenkeu untuk Penerimaan Negara
Joint Program ini akan melibatkan beberapa unit di bawah Kemenkeu, antara lain:
- Direktorat Jenderal Pajak
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Sekretariat Jenderal Kemenkeu
- Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu
- Direktorat Jenderal Anggaran
- Inspektorat Jenderal Kemenkeu
- Lembaga National Single Window (LNSW)
Baca Juga: Harga Tiket Boyce Avenue Jakarta: Presale Termurah Festival Rp425 Ribu