Kemendag Tegaskan Minyakita Bukan Minyak Goreng Subsidi, Tak Ada Lagi Uang APBN

KONTEKS.CO.ID - Pengurangan volume Minyakita yang dijual di pasaran membuat masyarakat resah.

Ya, Minyakita yang seharusnya berisi 1 liter, ternyata hanya ada 750 sampai 800 mililiter di dalam kemasannya.

Tak pelak, konsumen pun harus membayar lebih mahal untuk jumlah minyak yang lebih sedikit dari yang seharusnya mereka dapatkan.

Baca Juga: Senpi Oknum TNI untuk Tembak Polisi Lampung Ditemukan, Laras Panjang Kaliber 5,56  

Terkait hal itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan pertemuan dengan para repacker atau pengusaha pengemas Minyakita.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan mengungkapkan pertemuan itu untuk membahas aturan yang harus dipatuhi oleh para repacker.

Usai pertemuan, Iqbal menegaskan bahwa Minyakita bukan produk bersubsidi.

Baca Juga: Dewan Ekonomi Nasional Lapor ke Prabowo: MBG Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja dan Turunkan Angka Kemiskinan

Sehingga dalam produksi maupun distribusinya, tidak ada uang APBN yang dikeluarkan.

“Kita lagi-lagi menekankan kepada repacker dan kepada masyarakat juga bahwasanya Minyakita ini, minyak goreng rakyat dengan produk Minyakita ini, bukan subsidi,” kata Iqbal kepada wartawan di Kantor Kemendag pada Selasa, 18 Maret 2025.

“Jadi tidak ada keterlibatan APBN di sini,” imbuhnya.

Baca Juga: Garam Indonesia Ternyata Belum Cukup! PT Garam Gaspol Bangun Ladang Baru di NTT

Sebelumnya, Minyakita memang termasuk dalam skema barang bersubsidi dengan mekanisme yang disebut Domestic Price Obligation (DPO).

Namun, status itu sudah dicabut usai keluar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024.