KONTEKS.CO.ID - Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) yang terdiri dari peternak unggas mandiri mendesak pemerintah segera membuat dan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tentang Perlindungan Peternak.
Ketua KPUN Alvino Antonio, dalam keterangan tertulisnya meminta pemerintah untuk menyusun PP tersebut melalui aksi unjuk rasa peternak se-Jawa dan Bali di Istana Negara Jakarta, KPK, dan KPPU.
Hal ini dibutuhkan untuk melindungi peternak karen harga sarana produksi peternak selalu melebihi harga jual ayam hidup.
Menurutnya, kondisi tersebut mengakibatkan peternak mandiri selalu merugi. Titik impas atau break even point (BEP) peternak unggas mandiri di angka Rp21.000. Sedangkan harga jual ayam hidup saat ini hanya Rp17.000 per kg.
Alvino mengungkapkan bahwa sarana produksi ternak (Sapronak) berupa day old chicken (DOC) dan harga pakan yang tinggi tidak mengikuti fluktuasi harga jual ayam hidup.
“Kami menuntut mendapatkan DOC dan sapronak secara berkesinambungan dengan harga yang wajar karena itu merupakan menjadi komponen penting pembentuk harga pokok produksi,” ujarnya.
Terlebih lagi, lanjut Alvino, selama pandemi Covid-19, peternak unggas mandiri tidak pernah mendapat insentif apapun dari pemerintah. Akibatnya, jumlah peternak unggas mandiri pun terus berkurang karena banyak yang gulung tikar karena harga jual ayam hidup kerap di bawah harga pokok produksi (HPP).
