Rampung, Bank Jakarta Salurkan Dana Pemerintah Rp1 Triliun, Paling Banyak di Sektor Produktif

KONTEKS.CO.ID - Bank Jakarta telah merampungkan penyaluran penempatan dana pemerintah sebesar Rp1 triliun pada November 2025.

Disebutkan, penyaluran dana juga dilakukan tepat waktu dalam periode 12-21 November 2025.

Untuk itu, Bank Jakarta juga mengapresiasi kepercayaan Kementerian Keuangan yang menempatkan dana pemerintah sebesar Rp1 triliun pada November 2025 dan menjadi pendorong penting dalam menjalankan mandat penyaluran pembiayaan yang berdampak pada perekonomian daerah.

Baca Juga: Mola TV Resmi Pamit Akhir 2025: Pengguna Diminta Siap-Siap

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo mengatakan, penyaluran dana diprioritaskan kepada sektor-sektor produktif yang memiliki multiplier effect tinggi bagi perekonomian daerah, termasuk UMKM.

“Laporan realisasi telah disampaikan secara resmi kepada Kementerian Keuangan," ujar Agus dalam keterangan resmi, Selasa 2 Desember 2025.

Kemudian, kata Agus, usai seluruh dana pemerintah tersalurkan, Bank Jakarta melanjutkan ekspansi kredit dan pembiayaan yang berasal dari likuiditas bank yang dihimpun secara sehat dan berkelanjutan.

Selanjutnya, untuk mendukung program percepatan ekonomi nasional, Bank Jakarta menyiapkan pipeline pembiayaan yang kuat, terukur, dan prudent untuk skala penempatan dana yang lebih besar.

Baca Juga: Dono Kasino Indro Dilantik Jadi Anggota DPRD Lombok Tengah, Netizen Ramai-ramai Colek Indro Asli

Hal ini, lanjut Agus, mencerminkan kesiapan Bank Jakarta untuk menjalankan mandat pemerintah secara optimal dan bertanggung jawab.

Agus juga mengatakan, pihaknya menyambut baik setiap peluang untuk kembali mendukung kebijakan fiskal pemerintah melalui penempatan dana berikutnya.

"Dengan prinsip tata kelola yang kuat, kehati-hatian, serta fokus pada sektor produktif, Bank Jakarta siap memastikan setiap penempatan dana dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian daerah," ujarnya.

“Bank Jakarta akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, OJK, dan seluruh regulator dalam menjalankan fungsi intermediasi secara sehat, akuntabel, dan berorientasi pembangunan,” tukasnya.***