Climate Policy Initiative: Indonesia Harus Yakinkan Investor Global untuk Dapatkan Pembiayaan PLTS 100 GW

KONTEKS.CO.ID – Climate Policy Initiative menyatakan, Pemerintah Indonesia harus meyakinkan para investor global dalam COP30 di Balem, Brasil bahwa proyek energi terbarukan memiliki kepastian jangka panjang.

“Sebab, tanpa langkah ini, kita berisiko menjadi penonton dalam arus investasi global,” kata Tiza dalam keterangan pers diterima Senin, 17 November 2017.

Menurut dia, jika sampai menjadi penonton, itu adalah ironi. Pasalnya, Indonesia memiliki potensi surya terbesar di Asia Tenggara dan kebutuhan listrik yang terus tumbuh.

Baca Juga: Subsidi Listrik Tembus Rp89 Triliun, Pemerintah Kembangkan PLTS sebagai Solusi Jangka Panjang

Lebih lanjut Tiza menyampaikan, mobilisasi pembiayaan iklim US$1,3 triliun per tahun menjadi salah satu target Presidensi Brasil dalam Konferensi Tingkat Tinggi untuk Perubahan Iklim ke-30 (COP30).

Indonesia perlu turut mendorong hal ini untuk mempercepat transisi energi nasional, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt (PLTS 100 GW) yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.

Laporan World Energy Outlook 2025 International Energy Agency (IEA) mengungkapkan, mengacu Stated Policies Scenario (STEPS), negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dapat mencapai kapasitas energi terbarukan hingga 600 GW per tahun pada 2035.

Baca Juga: Presiden Prabowo Resmikan Operasional dan Pembangunan PLTP-PLTS, Total Investasi Capai Rp23,49 Triliun

Bila kapasitas energi terbarukan tersebut bisa tercapai, maka penggunaan energi kotor batu bara bisa berkurang signifikan.

Merujuk data IEA, sekitar 55 persen dari permintaan batu bara global yang mencapai 6.090 juta ton pada 2024, digunakan untuk pembangkitan listrik di negara-negara berkembang.

Proyeksi kebutuhan batu bara di blok ekonomi ini ke depannya akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan momentum pertumbuhan energi terbarukan.

Baca Juga: Perusahaan Sukanto Tanoto Gandeng TotalEnergies Bangun Proyek PLTS di Indonesia

Namun saat ini, negara-negara berkembang masih kesulitan memperoleh pembiayaan untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan energi hijaunya.

Sebab, biaya modal untuk proyek energi bersih di negara-negara ini, termasuk Indonesia, dua kali lipat lebih tinggi dibanding dengan negara maju.