Per September 2025 APBN Sudah Tekor Rp371,5 Triliun, Masih Aman Pak Menteri?

KONTEKS.CO.ID – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 hingga bulan September kemarin mengalami defisit atau tekor Rp371,5 triliun.

Kondisi terkini APBN 2025 itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di Gedung Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa 14 Oktober 2025.

Menurut Menkeu Purbaya, defisit tersebut setara dengan 1,56% dari Produk Domestik Bruto (PDB) sampai 30 September 2025.

Baca Juga: Puluhan Santri Geruduk Rumah Ridwan Kamil, Protes Pernyataan Atalia Soal Ponpes Al Khoziny

Meski demikian, ia menegaskan, defisit tetap terjaga sehingga keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp18 triliun. Ini adalah situasi positif yang memperlihatkan konsolidasi fiskal yang terus berlanjut.

“Kinerja APBN tetap terjaga dengan defisit 1,56 persen PDB dengan keseimbangan primer positif,” klaim Menkeu.

Sementara pendapatan negara tercatat mencapai Rp1.863,3 triliun atau 65,05% terhadap outlook yang sudah ditetapkan. "Meskipun lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu secara nominal, tekanan ini terutama bersumber dari penurunan harga komoditas global yang berpengaruh terhadap penerimaan perpajakan, khususnya di sektor migas dan tambang," jelasnya.

Baca Juga: Erick Thohir Minta Maaf Timnas Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Presiden Prabowo Berat Hati

Ia merindi, untuk penerimaan pajak tercatat Rp1.516,6 triliun atau terkontraksi 2,9% yoy. Dengan penerimaan pajak senilai Rp1.295,3 triliun dan bea cukai Rp221,3 triliun.

Purbaya menjelaskan, penurunan harga komoditas batu bara dan sawit memicu penerimaan PPh Badan dan dalam negeri sedikit tertahan. Tetapi sektor manufaktur dan jasa masih berkontribusi positif terhadap penerimaan pajak.

Untuk realisasi belanja negara hingga September 2025 tembus Rp2.234,8 triliun atau 63,4% dari outlook.

Baca Juga: Terapis Cantik yang Tewas di Pejaten Pasar Minggu Ternyata Karyawan Delta Spa

Angka belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.599,9 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp648,4 triliun atau 74,6% dari total pagu belanja negara tahun ini.

"Efektivitas belanja terdorong pelaksanaan program prioritas, bantuan sosial serta belanja modal infrastruktur," tambah Purbaya.