2. Sikat Pegawai Pajak Nakal
Langkah berikutnya: bersih-bersih internal. Sejak Mei 2025, Direktorat Jenderal Pajak memecat 26 pegawai yang terbukti menerima uang di luar haknya.
“Ya dipecat. Jadi mungkin dia menemukan orang-orang yang menerima uang, yang enggak bisa diampuni lagi, ya dipecat, ya biar aja,” tegas Purbaya di kantor Kemenkeu, Rabu, 8 Oktober 2025.
Pesan Purbaya jelas yaitu tidak ada lagi ruang bagi praktik "uang pelicin" di lingkungan pajak. Ia memperingatkan semua pegawai agar berhenti bermain-main dengan integritas lembaga.
“Pesannya adalah ke teman-teman pajak yang lain sekarang bukan saatnya main-main lagi,” tandasnya.
3. Sidak Bea Cukai dan Beri Peringatan Keras
Gebrakan ketiga dilakukan langsung di jantung praktik rentan penyimpangan Bea Cukai. Purbaya melakukan sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok dan Kudus, Jawa Tengah, untuk memastikan semua petugas bekerja sesuai prosedur.
Dalam sidak itu, ia mengeluarkan peringatan keras kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, agar tidak memberi celah bagi importir ilegal.
“Pak Dirjen yang kayak gini-gini enggak boleh lepas ya. Kalau orangnya berkeliaran, besok dia impor ilegal lagi,” ujarnya di Kudus, Jumat, 3 Oktober 2025.
Sebagai tindak lanjut, Kemenkeu membentuk Satgas Pemberantasan Barang Ilegal dan Barang Kena Cukai Ilegal yang mulai aktif sejak Juli 2025. Satgas ini diharapkan menjadi garda depan dalam menutup kebocoran penerimaan negara.
Tiga gebrakan ini memberi sinyal bahwa Purbaya tidak akan menolerir permainan kotor di dalam institusinya sendiri. Pegawai nakal kini bukan hanya diawasi, namun berhadapan langsung dengan menteri.
Tentunya terobosan ini diharapkan dapat berbuah pada reformasi nyata, bukan sekadar manuver politik sesaat. Satu yang pasti, gaya Menkeu Purbaya ini jelas ibarat jadi "angin ketakutan" yang bakal bikin pegawai pajak dan bea cukai ketar-ketir.***
Artikel Terkait
Menkeu Purbaya Bandingkan Ekonomi Era SBY dan Jokowi, Ungkap Bedanya dari Sisi Pertumbuhan Hingga Utang
Menkeu Purbaya Ungkap Perkembangan Penyaluran Dana Pemerintah Rp200 Triliun, Bank Mana Paling Banyak?
Menkeu Purbaya Ogah Naikkan Harga Rokok: Biarkan Saja
Menkeu Purbaya Buka Kanal Pengaduan untuk Pengusaha Soal Biaya Pelabuhan