KONTEKS.CO.ID - Sebagian publik di Tanah Air tengah menyoroti posisi utang pemerintah Indonesia yang per Juni 2025 mencapai Rp9.138 triliun.
Angka jumbo itu sontak memicu kekhawatiran sebagian kalangan soal kemampuan bayar negara ke depan.
Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta publik agar tidak panik.
Pemerintah menegaskan bahwa utang Indonesia masih dalam batas aman dan terkendali.
“Utang ini sebenarnya future tax. Artinya kewajiban yang akan dipenuhi di masa depan oleh generasi berikutnya,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, dalam Media Gathering 2025 di Novotel Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 11 Oktober 2025.
Menurutnya, hal inilah alasan kenapa setiap kebijakan pinjaman harus dilakukan secara hati-hati, terukur, dan tetap memperhatikan kemampuan bayar di masa depan.
Baca Juga: Hadiah Denmark Open 2025 Rp15 Miliar! Dimulai 14 Oktober, Intip Level Turnamen dan Wakil Indonesia
Rasio Utang Masih Aman di Bawah 40 Persen PDB
Meski nominalnya besar, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih berada di level 39,86 persen per Juni 2025, angka yang dinilai aman dan terkendali.
“Level ini cukup rendah dibandingkan dengan banyak negara. Malaysia saja 61,9 persen, Filipina 62 persen, bahkan India di atas 80 persen,” jelas Suminto.
Sebagai pembanding, Jerman dan Amerika Serikat masing-masing memiliki rasio utang di atas 100 persen PDB, sementara Jepang bahkan mencapai 250 persen.
Ia menegaskan, kenaikan nominal utang tidak selalu berarti memburuk, sebab kenaikan PDB ikut memperkuat kemampuan bayar negara.
Baca Juga: Patrick Kluivert di Ujung Tanduk! Statistik Suram Timnas Indonesia Bikin Fans Geram dan Kecewa
“Utang akan dibiayai oleh pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Artikel Terkait
Menkeu Purbaya Respons Rencana Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan
Menkeu Purbaya Bilang Tidak Niat Jadi Cawapres
Putuskan Tak Ubah Postur APBN 2026 yang Disusun Sri Mulyani, Menkeu Purbaya: Tak Ada Pesan Sponsor!
Menkeu Purbaya Bakal Bubarkan Satgas BLBI: Cuma Bikin Ribut Tanpa Hasil
Menkeu Purbaya Tolak TaxAmnesty, Bikin Tidak Jujur Pajak