Pemerintah Emoh Lanjutkan Proyek Kereta Cepat hingga Surabaya Jika Menggunakan Uang Negara

KONTEKS.CO.ID - Pemerintah akan melanjutkan proyek kereta cepat hingga ke Surabaya, Jawa Timur. Namun infrastruktur tersebut harus berjalan tanpa pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Syarat itu ditegaskan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi. Pihaknya telah menawarkan proyek kereta cepat ke Surabaya ke sejumlah calon investor. 

Sejumlah opsi sudah ditawarkan. Misalnya, melanjutkan rute dari Bandung hingga ke Surabaya atau membangun rute baru dari Jakarta langsung ke Surabaya dengan menggunakan sistem kereta semicepat. 

Baca Juga: Kejagung Mau Ubek-ubek Singapura, Cari Sudagar Minyak Riza Chalid sampai Dapat!

"Memang ada sejumlah pembicaraan, tapi itu harus proyeknya melalui kajian secara cermat ya. Karena pada beberapa kesempatan kami menawarkan semicepat. Dan kami tentu berharap, baik (kereta) cepat atau semicepat tak menggunakan APBN," katanya dia dalam media briefing di Jakarta, mengutip Jumat 11 Juli 2025. 

Lebih jauh disampaikan, ada keinginan agar bisa melanjutkan proyek kereta cepat di Indonesia. Jadi tak cuma sampai Bandung, melainkan terus hingga Surabaya dengan menggunakan pembiayaan di luar APBN. 

"Ada usulan kita melanjutkan dari (kereta cepat) Bandung sampai Surabaya. Kemudian ada juga usulan semicepat Jakarta ke Surabaya, namun kami berharap tidak menggunakan APBN," katanya menegaskan.

Baca Juga: Resmi Batalkan Rencana Perkecil Rumah Subsidi, Menteri PKP Maruarar Minta Maaf 

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebelumnya mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus proyek kereta cepat yang sekarang ini baru menembus Bandung.

Ia menaambahkan, dalam 5 tahun ke depan ketersediaan infrastruktur, khususnya transportasi bisa tumbuh berkembang dan kian maju. 

Tetapi sebelum ke pengembangan kereta cepat, pemerintah tengah menyusun regulasi RUU Sistem Transportasi Nasional. Di dalamnya juga akan mengatur penyelenggaraan sistem kereta cepat ke depannya. 

Baca Juga: Berapa Gaji Tina Talisa Sebagai Komisaris Pertamina? Estimasi Rp21,8 Miliar Per Tahun

"Bapak Presiden meletakan keberlanjutan pengembangan kereta cepat sebagai salah satu prioritas yang bakal menjadi game changer. Juga arahan yang berhubungan dengan konektivitas di sektor transportasi nasional yang harapannya bisa kian maju dalam 4-5 tahun ke depan," unggah AHY di akun Instagram pribadinya. ***