Was-Was, Angka Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampu Kuning, Apindo: Tekstil, Garmen, dan Elektronik 

KONTEKS.CO.ID - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi sudah lampu kuning.

Peringatan lampu kuning terkait angka pertumbuhan ekonomi 4,87 persen pada kuartal I 2025. Menurutnya, angka pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 itu lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 5,11 persen.

"Angka ini adalah lampu kuning, bukan hanya bagi pemerintah maupun pelaku industri besar, tetapi juga untuk kita semua," kata Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani dalam acara Diplomat Success Challenge, di Jakarta pekan lalu.

Baca Juga: GoTo Apresiasi 40 Ribu Mitra Gojek dan GoPay di MJG 2025, Dapat Logam Mulia hingga Motor Listrik!

Menurut Shinta W Kamdani, kondisi ini semakin menantang karena kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.

Data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa lebih dari 40.000 pekerja telah mengajukan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) hanya dalam tiga bulan pertama tahun ini.

"Sektor tekstil, garmen, dan elektronik yang selama in menjadi tulang punggung industri padat karya adalah yang paling terdampak," kata Shinta.

Baca Juga: Anti Ribet Nonton Konser! Ini 8 Barang Hacks yang Wajib Kamu Bawa ke Venue

Selain itu, tekanan juga datang dari berbagai arah, termasuk persaingan global yang makin ketat, ketidakpastian geopolitik, perubahan pola konsumsi masyarakat, dan menurunnya daya beli.

Dalam menghadapi tantangan ini, Apindo menyerukan refleksi dan penyusunan langkah baru yang adaptif, dengan pendekatan dan mentalitas baru.

Shinta menambahkan bahwa kewirausahaan memegang peran krusial, menempatkan UMKM sebagai pusat perubahan yang diharapkan.

Apalagi sektor ini menyerap 97 persen tenaga kerja di Indonesia dan menyumbang lebih dari 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Baca Juga: BNI Salurkan KUR Rp4,6 Triliun ke 20 Ribu UMKM, Targetkan Realisasi Penuh Rp17 Triliun Tahun Ini

Apindo mencatat adanya 73.992 pekerja yang menjadi korban PHK dari 1 Januari hingga 10 Maret 2025. Angka ini diperoleh dari data pekerja yang tidak lagi terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan selama periode tersebut.