Menkeu Sri Mulyani Yakin APBN Tetap Terkendali Meski Defisit Rp104 Triliun

Di sisi lain, belanja negara telah dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp413,2 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp207,1 triliun.

Untuk BPP, Rp196,1 triliun (16,9 persen dari pagu) disalurkan untuk belanja kementerian/lembaga (K/L), termasuk tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/Polri dari pos belanja pegawai, serta berbagai bantuan sosial.

Sementara, realisasi belanja non-K/L tercatat sebesar Rp217,1 triliun (14,1 persen dari pagu), yang sebagian besar disalurkan untuk manfaat pensiun, subsidi, dan kompensasi.

Secara keseluruhan, meski APBN mencatatkan defisit, keseimbangan primer masih tercatat surplus sebesar Rp17,5 triliun.

Keseimbangan primer menunjukkan kemampuan negara dalam mengelola utang.

Dengan surplus tersebut, kondisi fiskal negara dinilai masih memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.

“Dalam sebulan terakhir, banyak berita yang menyebutkan seolah-olah APBN tidak berkelanjutan, tidak hati-hati, dan akan berantakan. Itu tidak benar," kata Menkeu Sri Mulyani.

"Presiden memang memiliki banyak program, tetapi semua itu dirancang dalam APBN yang tetap hati-hati dan berkelanjutan,” dia menjelaskan.***