KONTEKS.CO.ID - Pihak berwenang di Bangladesh memperpanjang jam malam di seluruh negeri pada Minggu, 21 Juli 2024.
Hal itu mereka lakukan menjelang putusan Mahkamah Agung tentang kuota perekrutan pegawai negeri yang telah menyebabkan bentrokan mematikan antara polisi dan pengunjuk rasa.
Bentrokan ini telah menewaskan banyak orang dan menciptakan situasi yang tegang di seluruh negeri.
Demonstrasi berskala nasional, yang sebagian besar dipelopori oleh kelompok mahasiswa, sudah mulai beberapa minggu lalu.
Mereka memprotes sistem kuota yang mencadangkan hingga 30% pekerjaan di pemerintahan untuk keluarga veteran perang kemerdekaan Bangladesh pada 1971. Hingga akhrinya, kekerasan meletus pada Selasa, 16 Juli 2024.
Laporan dari surat kabar Daily Prothom Alo pada hari Sabtu, 20 Juli 2024 menyebutkan sedikitnya 103 orang tewas sejauh ini.
Pihak berwenang belum mengumumkan jumlah resmi korban tewas dan terluka.
Selama seminggu, polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet serta melemparkan granat asap untuk membubarkan pengunjuk rasa yang melemparkan batu.
Bentrokan sporadis terjadi di beberapa bagian ibu kota Dhaka pada hari Sabtu, namun belum ada laporan korban jiwa terbaru.
Situasi Terkini
Pada hari Minggu, Mahkamah Agung diperkirakan akan memutuskan apakah akan menghapuskan kuota pekerjaan tersebut.
Sementara itu, tentara berpatroli di kota-kota di negara Asia Selatan tersebut.
Pemadaman internet juga masih terjadi secara nasional. Menteri Dalam Negeri, Asaduzzaman Khan mengatakan jam malam akan lebih longgar dari jam 3 sore hingga 5 sore pada hari Minggu untuk memungkinkan orang menjalankan tugas penting.
Pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina telah menyatakan hari Minggu dan Senin sebagai hari libur nasional. Hanya layanan darurat yang mendapat izin beroperasi. Langkah ini diambil untuk mengurangi potensi kerusuhan lebih lanjut.
Kekacauan ini menyoroti keretakan dalam pemerintahan dan perekonomian Bangladesh serta rasa frustrasi generasi muda yang tidak mendapatkan pekerjaan yang baik setelah lulus.
Situasi ini juga merupakan tantangan terbesar bagi Hasina sejak ia memenangkan masa jabatan keempat berturut-turut setelah pemilu bulan Januari, yang diboikot oleh kelompok oposisi utama.
Para pengunjuk rasa berpendapat, sistem kuota bersifat diskriminatif dan menguntungkan pendukung Hasina, yang partainya, Liga Awami, memimpin gerakan kemerdekaan.
Mereka menuntut agar sistem tersebut berubah dengan sistem berbasis prestasi. Hasina membela sistem kuota, dengan mengatakan, para veteran berhak mendapatkan penghormatan setinggi-tingginya atas kontribusi mereka dalam perang melawan Pakistan, apapun afiliasi politik mereka.
Perwakilan dari kedua belah pihak bertemu Jumat malam dalam upaya mencapai resolusi. Menteri Hukum, Anisul Huq mengatakan pemerintah terbuka untuk membahas tuntutan mereka.
Sikap Oposisi
Sementara itu, oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) mendukung protes tersebut. Mereka berjanji untuk mengorganisir demonstrasi karena banyak pendukungnya telah bergabung dalam protes yang mahasiswa pimpin.
Namun, BNP menyatakan, para pengikutnya tidak bertanggung jawab atas kekerasan tersebut. Mereka juga membantah tuduhan partai berkuasa yang menyatakan mereka memanfaatkan protes tersebut untuk keuntungan politik.
Liga Awami dan BNP sering menuduh satu sama lain memicu kekacauan dan kekerasan politik, terutama menjelang pemilu nasional di negara tersebut. Pemerintahan Hasina menuduh partai oposisi berusaha mengganggu pemungutan suara.
Pada tahun 2018, pemerintah menghentikan kuota pekerjaan menyusul protes massal mahasiswa. Namun pada bulan Juni, Mahkamah Agung Bangladesh membatalkan keputusan tersebut dan mengembalikan kuota tersebut setelah kerabat para veteran tahun 1971 mengajukan petisi.
Mahkamah Agung menangguhkan putusan tersebut, menunggu sidang banding.
Hasina telah meminta para pengunjuk rasa untuk menunggu keputusan pengadilan, seraya menyatakan pihaknya akan menghormati hasil keputusan tersebut.
"Saya meminta semua pihak untuk tenang dan menunggu keputusan pengadilan dengan sabar," ujar Hasina.***