KONTEKS.CO.ID - Menteri Luar Negeri Madagaskar Richard Randriamandrato dipecat setelah keputusannya memilih resolusi Majelis Umum PBB yang tidak mengakui referendum di Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk, wilayah Zaporozhye dan Kherson.
Menurut dekrit Presiden Madagaskar Andry Rajoelina, yang diposting di halaman kantornya di Facebook, Menteri Pertahanan Madagaskar Jenderal Richard Rakotonirina ditunjuk sebagai penjabat menteri luar negeri.
Menurut sebuah sumber, Randriamandrato dikritik karena telah membuat keputusan sendiri tentang pemungutan suara strategis di PBB mengenai konflik Rusia-Ukraina, tanpa berkonsultasi dengan presiden.
Madagaskar sebelumnya selalu menyatakan netralitas terkait konflik di Ukraina. Kepada stasiun radio Prancis RFI Randriamandrato mengatakan, “saya membuat keputusan ini untuk memilih sesuai dengan hati nurani saya. Saya tidak berpikir bahwa pemungutan suara ini membahayakan kepentingan bangsa. Sisanya akan dinilai oleh sejarah.”
Majelis Umum PBB sebelumnya mengadopsi resolusi yang tidak mengakui referendum. Sebanyak 143 negara memilih, lima menentang, 35 abstain. Rusia, Belarus, Suriah, Korea Utara dan Nikaragua memberikan suara menentang. Sebelumnya, sumber Sputnik melaporkan bahwa Amerika Serikat dan mitranya telah secara aktif membujuk negara-negara untuk mendukung rancangan resolusi Barat.
Pada 23-27 September, Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk (DPR dan LPR), wilayah Kherson dan Zaporozhye mengadakan referendum tentang apakah akan menjadi bagian dari Rusia. Sebagian besar pemilih mendukung bergabung dengan Rusia.
Pada tanggal 30 September, Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara di Kremlin setelah referendum, dan kemudian dia menandatangani perjanjian dengan kepala wilayah baru tentang penerimaan wilayah tersebut ke Rusia. Beberapa hari kemudian, Putin menandatangani undang-undang federal yang meratifikasi penerimaan wilayah tersebut ke Federasi Rusia. ***