“Sehingga anggota parlemen New York tidak dapat membuat kebijakan diskriminatif," tulisnya.
Meskipun hak ini dan hak-hak lainnya dilindungi oleh hukum negara bagian, hal itu dapat berubah, sementara mengubah konstitusi negara bagian lebih sulit.
"Konstitusi New York saat ini hanya memberikan perlindungan berdasarkan ras, keyakinan, warna kulit, dan agama — meninggalkan lansia, anggota masyarakat penyandang disabilitas, warga New York yang hamil, dan tetangga LGBTQIA+ kita," jelasnya.
Baca Juga: Ubed Melaju ke Babak Utama Kumamoto Masters Japan 2025, Susul Langkah Gemilang Alwi Farhan!
"Dengan Proposisi 1, anggota parlemen tidak akan lagi dapat memberlakukan undang-undang diskriminatif yang menargetkan tetangga kita berdasarkan siapa mereka. Seperti apa penampilan mereka, siapa yang mereka cintai, atau layanan kesehatan yang mereka butuhkan," tuturnya.
“Para pemilih menyetujuinya dalam pemilihan umum November 2024,” tulis Advocate.
Pada bulan Mei tahun ini, Mamdani mengumumkan rencana untuk melindungi warga LGBTQ+ New York City jika ia menjadi wali kota. Rencana ini mencakup perluasan dan perlindungan layanan afirmasi gender, dengan USD65 juta diberikan kepada para penyedia layanan; pembentukan Kantor Urusan LGBTQIA+; dan menjadikan kota ini sebagai tempat perlindungan bagi masyarakat.
“New York harus menjadi tempat perlindungan bagi kaum LGBTQIA+, tetapi lembaga-lembaga swasta di kota kami sendiri sudah mulai menyerah terhadap serangan Trump terhadap hak-hak trans,” tulisnya di Instagram.
Ia juga mencatat bahwa kesulitan ekonomi dan kenaikan harga telah berdampak secara tidak proporsional terhadap populasi ini. Karena mereka memiliki tingkat pengangguran dan tunawisma yang lebih tinggi daripada wilayah kota lainnya. ***