KONTEKS.CO.ID - Kremlin mengatakan pihaknya tidak mengambil bagian dalam diskusi mengenai pencabutan moratorium hukuman mati.

“Kami tidak mengambil bagian dalam diskusi ini saat ini,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan pada konferensi harian, Senin, 26 Maret 2024.

Sebelumnya, sekutu utama Presiden Vladimir Putin, Vladimir Vasilyev memunculkan wacana itu pasca-serangan paling mematikan di Rusia dalam dua dekade terakhir.

“Sekarang banyak orang yang bertanya tentang hukuman mati. Topik ini, tentu saja, akan dipelajari secara mendalam, profesional, dan bermakna,” kata Vasilyev yang merupakan pemimpin parlemen dari faksi Rusia Bersatu di majelis parlemen rendah.

Sementara itu, Dmitry Medvedev, sekutu Putin yang menjabat sebagai presiden Rusia bersikeras agar para tersangka mendapat hukuman mati.

[irp posts="256629" ]

“Apakah mereka harus dibunuh?” Mereka harus (dihukum mati). Dan akan menjadi seperti itu," katanya di saluran Telegram, Senin.

Hukuman mati sah di Rusia, namun eksekusi mati belum pernah terlaksana sejak tahun 1996.

Saat itu, Presiden Boris Yeltsin mengeluarkan dekrit yang menetapkan moratorium de facto, dan Mahkamah Konstitusi pada tahun 1999 mengukuhkannya secara eksplisit.

KUHP Rusia saat ini mengizinkan hukuman mati untuk lima pelanggaran.

Di antaranya pembunuhan, genosida, dan percobaan pembunuhan terhadap hakim, petugas polisi, atau pejabat negara.***