KONTEKS.CO.ID - Program pembentukan karakter ala barak militer yang diinisiasi Dedi Mulyadi kini memasuki fase lanjutan yang lebih ambisius.
Setelah para siswa menyelesaikan program tersebut, mantan Bupati Purwakarta itu mengumumkan rencananya untuk mendirikan sekolah kebangsaan di Jawa Barat.
Ia menilai hasil program ini positif dan menjadi langkah lanjutan untuk membentuk generasi muda yang disiplin dan cinta Tanah Air.
Namun, langkah tersebut tak lepas dari kritik tajam.
Berbagai pihak mengkhawatirkan bahwa metode pendidikan ala barak militer berisiko mengabaikan hak-hak fundamental anak.
Penolakan ini tak hanya datang dari aktivis perlindungan anak, tetapi juga dari akademisi dan pemerhati pendidikan.
Potensi Pelanggaran Hak Anak
Baca Juga: BMKG Laporkan Ormas GRIB Jaya Pimpinan Hercules ke Polisi, Ngaku Ahli Waris di Lahan Negara
Salah satu sorotan utama terhadap program ini adalah dugaan pelanggaran terhadap hak anak.
Pendekatan disiplin ala militer dianggap bisa menciptakan suasana yang menekan psikologis anak.
Selain itu, aktivitas fisik dan tekanan mental yang tinggi dikhawatirkan tidak sesuai dengan prinsip pendidikan anak yang ramah dan inklusif.
Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia mengatur bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis.
Baca Juga: Cara Check In Online Super Air Jet 2025: Praktis dan Cepat