Sidang Paripurna DPRD Pati: Akan Dimakzulkan atau Bertahan, Bupati Sudewo Menanti Keputusan

Pansus dibentuk untuk menelusuri sejumlah kebijakan kontroversial Bupati Sudewo, termasuk kenaikan PBB-P2 hingga 250%, yang memicu protes besar pada Agustus lalu.

Sejak itu, unjuk rasa rutin terjadi di sekitar DPRD. Beberapa rapat pansus berakhir ricuh, bahkan ada intimidasi terhadap jurnalis dan bentrokan antara pendukung bupati dan kelompok penentang.

Baca Juga: Rundown Konser BLACKPINK DEADLINE World Tour Jakarta 2025: Cek Jadwal,  Lokasi, Pintu Gerbang, dan Penjualan Merchandise

Puncaknya terjadi 2 Oktober 2025 saat rapat pemanggilan Sudewo diwarnai bentrokan antara massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan pendukung bupati. Polisi menurunkan 500 personel, dan puluhan orang dilaporkan luka ringan.

Kementerian Dalam Negeri juga memantau perkembangan ini. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pemerintah menghormati mekanisme DPRD, namun tetap memastikan proses pemakzulan tidak mengganggu stabilitas daerah.***