Poin-Poin Krusial Gubernur Bali Tolak Ormas Berkedok Penjaga Keamanan

KONTEKS.CO.ID - Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan sikap tegas menolak kehadiran organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dinilai berkedok menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi justru melakukan tindakan premanisme, intimidasi, hingga kekerasan.

Dalam pernyataannya, Koster menegaskan Bali tidak memerlukan kehadiran ormas semacam itu.

“Bali tidak membutuhkan kehadiran ormas yang berkedok menjaga keamanan, ketertiban, dan sosial dengan tindakan premanisme, tindak kekerasan, dan intimidasi masyarakat, sehingga menimbulkan ketegangan di tengah-tengah masyarakat Bali yang sudah sangat kondusif,” begitu pernyataan dari siaran pers yang dirilis pada Senin, 12 Mei 2025.

Koster juga menyoroti potensi dampak buruk dari keberadaan ormas tersebut terhadap citra Bali sebagai destinasi wisata internasional.

Menurutnya, tindakan-tindakan yang mengarah pada kriminalitas dapat merusak reputasi Bali di mata dunia.

“Kehadiran ormas seperti ini justru akan merusak citra pariwisata Bali, yang dikenal sebagai destinasi wisata dunia yang paling aman dan nyaman dikunjungi,” Gubernur Koster menegaskan.

Gubernur Bali menyatakan dukungannya terhadap aspirasi masyarakat yang menolak keberadaan ormas yang dinilai meresahkan tersebut.

Ia menyambut baik sikap masyarakat Bali yang menunjukkan penolakan terhadap organisasi-organisasi yang membawa keresahan dan berpotensi mengganggu keamanan.

“Saya sangat mengapresiasi, menyambut baik, dan mendukung penuh aspirasi masyarakat Bali yang menolak munculnya ormas yang terindikasi melakukan tindakan premanisme dan kriminalitas, serta meresahkan di Gumi Bali,” kata Koster.

Lebih lanjut, ia menekankan masyarakat Bali selama ini sudah terbukti mampu menjaga ketertiban dan keamanan, termasuk saat menyelenggarakan berbagai kegiatan berskala internasional.

“Bahkan, mampu menangani keamanan kegiatan-kegiatan berskala internasional di Bali, yang diselenggarakan sejak dahulu sampai saat ini, bahkan sampai ke depan sepanjang zaman,” ujarnya.

Sebagai bentuk nyata penolakan, Koster mendorong masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyuarakan sikap tersebut secara terbuka.

Ia menyarankan agar penolakan disebarluaskan melalui berbagai media, termasuk media sosial dan pemasangan baliho atau spanduk.

“Harus segera ada deklarasi penolakan dari sekarang melalui media apa pun seperti di media sosial. Bila perlu dibuatkan spanduk atau baliho penolakan,” katanya.