KONTEKS.CO.ID - Para pengembang properti tengah dilanda kegelisahan. Euforia program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto kini berubah menjadi drama kebijakan yang mereka anggap membingungkan dan kontraproduktif.
Sejumlah bos asosiasi pengembang perumahan mulai dari Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto, Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah, hingga Ketua Umum Appernas Jaya Andriliwan Muhammad mengkritik langkah pemerintah yang dinilai membuat dunia usaha tidak kondusif.
"Setelah 3 bulan mendukung euforia Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pada akhirnya kita mendapati kondisi yang membingungkan. Kita dapat isu rumah gratis, tanah koruptor jadi rumah rakyat, dan rencana menurunkan harga rumah yang menggoncangkan industri," kata Joko dalam diskusi bertajuk Quo Vadis Industri Perumahan Program 3 Juta Rumah tanpa Arah, Selasa 18 Februari 2025.
Baca Juga: Dibanderol Hampir Setengah Miliar Rupiah, Cek Kecanggihan Aion V yang Meluncur di IIMS 2025
Menurutnya, pemerintah seakan mengabaikan peran pengembang dalam menyediakan hunian rakyat. Alih-alih memberikan perlindungan dan kepastian usaha, mereka justru mendapat stigma negatif.
"Kami ini sudah memberi lapangan pekerjaan, bayar pajak, tapi malah dituduh macam-macam. Terakhir, ada ajakan organisasi advokat untuk mengadvokasi pengembang, ini aneh. Dunia usaha maunya clean and clear, tapi justru seperti ini," ujar Joko.
Dampak "Rumah Gratis" dan Tanah Koruptor
Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdillah, menyoroti kebijakan Menteri PKP Maruarar Sirait yang dinilai hanya memunculkan kegaduhan tanpa solusi konkret.
Baca Juga: Agnez Mo Tegaskan Kepemilikan Lagu Bilang Saja Ciptaan Ari Bias: Itu Laguku
Menurutnya, program rumah gratis yang sempat digembar-gemborkan pemerintah justru merugikan pengembang.
Banyak masyarakat yang sebelumnya berencana membeli rumah kini membatalkan transaksi, berharap mendapat rumah secara cuma-cuma.
"Padahal yang disampaikan Pak Ara (Maruarar) belum bisa dijalankan, tapi wacananya terlalu tinggi. Itu bikin masyarakat bingung, dan akhirnya yang rugi ya pengembang," ujar Junaidi.
Baca Juga: Jualan Lagi di Indonesia, Motorola Boyong moto g45 5G: Soal Harga, Damailah
Selain itu, wacana pembangunan rumah di tanah hasil sitaan koruptor juga dianggap tidak realistis.
"Mimpi terlalu jauh. Tanah negara saja masih banyak yang belum beres, apalagi tanah koruptor yang rawan sengketa hukum. Bisa jadi nanti malah banyak gugatan," tegasnya.