KONTEKS.CO.ID - Langkah Bupati Malang, M. Sanusi, yang mendapuk putra kandungnya, Ahmad Dzulfikar Nurrahman, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mendadak viral dan memicu obrolan hangat di media sosial.
Pelantikan yang digelar Senin 13 April 2026 di Pendopo Agung ini dinilai publik kental aroma nepotisme karena melibatkan "jalur orang dalam" di level pimpinan daerah.
Menanggapi isu yang lagi hot ini, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus angkat bicara.
Baca Juga: Tablet Rasa HP! Huawei MatePad Mini: Layar 8,8 Inci, Tipis Banget, Enteng Masuk Kantong
Meski secara regulasi setiap warga punya hak equal buat menjabat, ia menekankan pentingnya transparansi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
Deddy menilai, profesionalisme dan kompetensi teknis harus tetap jadi panglima di atas hubungan darah.
Privilese vs Regulasi: Perlu Audit Ketat
Deddy mengakui bahwa posisi Sanusi memang sedang berada di "zona merah" secara etika.
Baca Juga: Bye Kuota Hangus? Cek Alasan Telkomsel, Indosat, dan XL Tolak Istilah Itu di Sidang MK!
Baginya, mustahil menghindari sentimen negatif masyarakat tanpa pembuktian yang valid melalui sistem.
Ia pun menantang agar proses seleksi ini diaudit secara terbuka untuk memastikan tidak ada aturan yang ditabrak.
"Memang secara etik akan sulit untuk mengelak dari tudingan nepotisme, untuk itu mungkin perlu dipertanggungjawabkan dan diaudit secara benar," tegas Deddy Sitorus kepada media, Jumat 17 April 2026.
Baca Juga: Beef Season 2: Charles Melton ‘Slay’ Parah! Intip Review Serial Netflix yang Lagi Viral Ini
Deddy juga mempersilakan lembaga negara seperti BKN atau KemenPAN-RB untuk melakukan cross-check pada mekanisme pelantikan tersebut.
Tujuannya jelas yaitu memastikan apakah sang anak memang capable atau sekadar mendapat karpet merah.