Terkait tata kelola birokrasi, Menteri Maman menambahkan, capaian Kementerian UMKM menunjukkan tren positif.
"Pada tahun 2025 nilai survei penilaian integritas Kementerian UMKM meningkat menjadi 80,43 dengan predikat terjaga, kemudian laporan keuangan berada pada kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan juga indeks pelayanan publik masuk dalam predikat A," katanya.
Menatap tahun 2026, Kementerian UMKM akan memfokuskan kebijakan dan anggaran pada delapan program strategis, yaitu Sapa UMKM, Kartu Usaha, Holding UMKM, peningkatan keterlibatan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis, Kemitraan dan Hilirisasi, Perluasan Akses Pembiayaan, Entrepreneur Hub, serta Transformasi Usaha.
Baca Juga: Prof Henri Sebut Pasal UU ITE Dipaksakan di Kasus Tudingan Ijazah Jokowi
Melalui berbagai program tersebut, kata Menteri Maman, Kementerian UMKM berkomitmen untuk terus memperkuat fondasi ekonomi nasional dengan menjadikan UMKM sebagai motor penggerak pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan kemandirian bangsa.***