KONTEKS.CO.ID - Dokumen berisi skenario hasil pertemuan di lingkungan Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur bocor.
Dalam dokumen tersebut, termuat sejumlah opsi langkah politik organisasi untuk mempengaruhi dinamika internal Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU).
Hasil pertemuan itu memuat tiga skenario utama. Pertama, mendesak PBNU untuk melakukan percepatan Muktamar dengan skema mandataris Lampung (islah).
Baca Juga: Kasi Datun Kejari HSU Tri Taruna Fariadi Tabrak Petugas KPK, Jadi Tersangka dan DPO
Kedua, mendorong PWNU dan PCNU agar mengusulkan Muktamar Luar Biasa (MLB) secara tertulis.
Terakhir, mendesak Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mundur secara terhormat, yang kemudian diikuti desakan kepada pihak Rais Aam.
Ada pula opsi lanjutan dalam dokumen yang bocor ke publik itu yakni, forum Lirboyo akan menyurati Presiden Prabowo Subianto dan meminta tak mendukung salah satu pihak dalam konflik PBNU, termasuk tidak mengesahkan surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM terbaru terkait kepengurusan PBNU.
Ketua PBNU, Moh Mukri merespons bocornya isi dokumen tersebut. Dia menegaskan forum Lirboyo, merupakan forum kultural.
Dengan demikian, kata dia, forum tidak dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan resmi dalam struktur PBNU.
Baca Juga: Viral Toko Roti O Tolak Nenek Bayar Tunai, Bank Indonesia Tegaskan Larangan Menolak Uang Rupiah Cash
"Iya benar, saya juga mendapat bocorannya. Ini di luar pakem dan mekanisme NU, ada skenario seperti ini," ungkap Mukri kepada wartawan, mengutip Minggu 21 Desember 2025.
Namun, kata Mukri, pihaknya tetap menghormati forum tersebut.
NU, kata dia, memiliki mekanisme organisasi yang jelas tegas dan berjenjang dalam pengambilan keputusan strategis.
"Forum kultural tentu kami hormati, tetapi keputusan organisasi harus berjalan sesuai aturan dan mekanisme jam'iyyah," katanya.