KONTEKS.CO.ID - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan penguatan skema kemitraan dan rantai pasok melalui program Holding UMKM akan dioptimalkan dan diperluas pada tahun 2026 sebagai upaya memperkuat struktur usaha nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rachman, mengatakan bahwa pada 2026 Kementerian UMKM akan mengembangkan sedikitnya lima klaster strategis, yakni sepak bola, pariwisata, pertanian, makan bergizi gratis, serta kesehatan dan kecantikan.
“Untuk klaster sepak bola, pada awal Desember telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian UMKM, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Dalam Negeri,” ujar Bagus di Jakarta pada Jumat,19 Desember 2025.
“Kami sepakat memperkuat ekosistem sepak bola melalui pemberdayaan UMKM. Sepak bola dipilih sebagai proyek percontohan dan selanjutnya akan dikembangkan ke cabang olahraga lainnya,” katanya lagi.
Sepanjang tahun 2025, kata Bagus, Kementerian UMKM telah menjalankan program Holding UMKM melalui sejumlah klaster, antara lain fesyen, kriya (handicraft), serta kelautan dan perikanan. Usaha menengah sebagai operator Holding UMKM tersebut akan menjadi role model untuk dapat direplikasi sampai pada masifikasi di seluruh Indonesia.
“Pada klaster kelautan dan perikanan, program ini melibatkan 600 pemindang ikan. Sementara itu, pada klaster fesyen terdapat 550 pengrajin dan reseller yang terlibat, serta 150 pengrajin pada klaster kriya,” kata Bagus.
Baca Juga: Pemerintah Luncurkan Direktori Selam Indonesia: Bunaken, Raja Ampat hingga Wakatobi Jadi Andalan!
Melalui program Holding UMKM, Bagus menegaskan bahwa pengusaha menengah diharapkan dapat menjadi poros penghubung bagi usaha mikro dan kecil dalam klaster yang sama, sehingga tercipta skala ekonomis, akses pembiayaan, pendampingan inkubasi, dan pemasaran yang lebih kuat untuk mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.
“Usaha menengah diharapkan mampu membantu menyelesaikan berbagai tantangan yang kerap dihadapi usaha mikro dan kecil, seperti kendala produksi, keterbatasan akses pembiayaan, belum optimalnya standardisasi mutu, serta lemahnya integrasi rantai pasok,” ujarnya.
Pada 2026, Kementerian UMKM juga akan mengoptimalkan pembiayaan inovatif bagi usaha menengah melalui skema yang terstruktur, terkurasi, serta berbasis pada kesiapan finansial dan potensi usaha.
Baca Juga: Ijeck Dicopot, Golkar Sumut Bergolak Tuding Elite Bermain: Ketua DPD II Desak Bahlil Dievaluasi
“Pada tahun sebelumnya, terdapat 56 usaha menengah yang terpilih dalam skema pembiayaan ini. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan sejumlah lembaga keuangan perbankan dan nonperbankan, seperti bank-bank Himbara dan Pegadaian, serta mitra kolaborator lainnya, termasuk Kementerian Perdagangan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan BUMN,” kata Bagus.