KONTEKS.CO.ID - Pemerintah menetapkan penanganan dampak bencana alam yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai agenda prioritas nasional.
Seluruh kementerian dan lembaga diminta mengerahkan sumber daya secara terpadu untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak, termasuk sektor pendidikan dan layanan keagamaan yang mengalami kerusakan luas.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Percepatan Penanganan Bencana yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) di Jakarta, Rabu, 17 Desember 2025.
Rapat ini digelar sebagai tindak lanjut langsung atas arahan Presiden agar rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar dalam rapat tersebut mengungkapkan bahwa dampak bencana terhadap fasilitas pendidikan dan keagamaan tergolong signifikan.
Data Kemenag mencatat sedikitnya 470 madrasah, 322 pondok pesantren, serta 13 Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di tiga provinsi terdampak mengalami kerusakan dengan tingkat bervariasi.
Sebagai respons, Kemenag telah menyiapkan dukungan konkret berupa anggaran dan aset negara untuk membantu pemulihan fisik maupun operasional lembaga keagamaan tersebut.
“Besok kami akan berangkat ke Aceh. Ada bantuan sekitar Rp26 miliar yang disiapkan. Bantuan ini bukan hanya dalam bentuk uang tunai, tetapi juga kami memberikan tanah wakaf untuk mendukung pemulihan,” ujar Nasaruddin.
Selain penyaluran bantuan, dirinya juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai praktik penipuan penggalangan dana yang mengatasnamakan Kemenag.
Baca Juga: Data Terkini BNPB Korban Jiwa Bencana Sumatra: 10.53 Tewas, 200 Masih Hilang
Ia menegaskan bahwa seluruh bantuan resmi disalurkan secara terkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah serta melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
Penanganan Bencana Jadi Prioritas Nasional
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menko PMK menegaskan bahwa penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat merupakan prioritas nasional.