Politikus Partai Golkar itu mencontohkan kasus di Papua, di mana seluruh ruang operasi direnovasi sekaligus sehingga tidak ada ruang yang bisa digunakan.
Melihat hal itu, Kemenkes menugaskan RSUP Dr. Sardjito untuk mendampingi Papua dalam pembenahan layanan. “Pak Gubernur sudah datang ke sini (Kemenkes) minta didampingi supaya rumah sakit di sana beroperasi lebih bagus. Masa sih punya ruang operasi semuanya direnovasi. Harusnya bisa bertahap. Kasian, artinya nggak bisa operasi,” papar Budi.
Ia juga menekankan pentingnya disiplin pengisian data pada sistem rujukan nasional. Menkes menyebutkan, data yang tidak lengkap membuat dokter IGD tidak mendapat informasi mengenai ketersediaan dokter spesialis atau fasilitas di rumah sakit tujuan.
Baca Juga: Satgas Musnahkan 494 Karton Udang Reimpor Terkontaminasi
“Ini cuma disiplin mengisi data yang masih terjadi, karena tata kelola atau manajemen rumah sakitnya belum bagus,” tambahnya.
Selain memperbaiki sistem rujukan, Kemenkes juga memperkuat koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan sebagai otoritas tertinggi di daerah.
Mereka diminta meningkatkan pembinaan dan pengawasan, di antaranya memberikan sanksi bila rumah sakit tidak melayani pasien gawat darurat.
Baca Juga: Polda Metro Jaya Siapkan Gelar Perkara Khusus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi
“Di Undang-Undang Kesehatan yang baru, sanksinya jelas bagi pimpinan rumah sakit yang tidak melayani pasien di masa kegawatdaruratan. BPJS Kesehatan pasti akan membayar, jadi tidak ada alasan bahwa itu tidak terlayani,” tegasnya.
Kemenkes memastikan akan terus memantau pelaksanaan hasil pemeriksaan kasus Irene Sokoy. Dalam tiga bulan ke depan, kementerian dijadwalkan kembali ke Papua untuk mengevaluasi perbaikan layanan. ***