Terlebih, Pemerintah Kota Bekasi saat ini sedang gencar melakukan efisiensi dan pemotongan anggaran di berbagai standar pelayanan publik.
Publik kini menuntut DPRD Kota Bekasi untuk melakukan audit menyeluruh terhadap proyek kemitraan media, memastikan pertanggungjawaban pihak ketiga, serta menetapkan indikator kinerja (KPI) yang jelas, terukur, dan berbasis dampak.
Temuan ini tentu menjadi alarm keras bagi pengawasan anggaran DPRD, agar setiap rupiah yang berasal dari APBD benar-benar memberi manfaat bagi warga, bukan sekadar menjadi proyek seremonial yang menumpuk kegagalan digital.***