KONTEKS.CO.ID - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan isu normalisasi hubungan dengan Korea Utara (RRDK) tidak akan menjadi agenda pembahasan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2025 di Gyeongju-si, Korea Selatan.
Penegasan ini disampaikan menyusul kunjungan bilateral Menlu Sugino ke Pyongyang, Korea Utara, beberapa waktu lalu.
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu, Abdul Kadir Jailani menegaskan, APEC adalah forum yang fokus pada kerja sama ekonomi, bukan wadah untuk membahas isu politik atau keamanan kawasan.
Baca Juga: Presiden Brasil Lula da Silva Tiba di Jakarta, Ini Agendanya, Ada Tinjau MBG
"Isu normalisasi dengan Korea Utara tidak akan dibahas di KTT APEC. Forum ini fokus pada kerja sama ekonomi, bukan politik atau geo-strategi," ujar Kadir dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu, 22 Oktober 2025.
Menurut Kadir, pembahasan semacam itu tidak relevan dalam konteks APEC, terlebih Korea Utara juga bukan merupakan anggota dari forum ekonomi tersebut.
Dia menyebut pembahasan terkait Semenanjung Korea kemungkinan akan muncul di forum lain.
"Pembahasan terkait Semenanjung Korea kemungkinan akan muncul di forum ASEAN, yang memiliki agenda khusus untuk isu tersebut," lanjutnya.
Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemlu, Sidharto Reza Suryodipuro. Ia menjelaskan bahwa isu-isu politik kawasan seperti Korea Utara biasanya dibahas di forum lain, seperti ASEAN Regional Forum (ARF).
Baca Juga: Rilis Film Ozora, Jonathan Latumahina Beberkan Kondisi Terkini Sang Putra: Bak Anak Usia 10 Tahun
"Biasanya pembahasan terkait Korea Utara muncul jika ada perkembangan signifikan, misalnya uji coba rudal. Tapi sejauh situasi stabil, saya tidak mengantisipasi adanya pembahasan khusus di APEC," jelas Sidharto.
Sebelumnya, Menlu Sugiono melakukan kunjungan resmi ke Pyongyang, Korea Utara, pada 10 hingga 11 Oktober 2025.
Kunjungan ini merupakan balasan atas undangan dari Menteri Luar Negeri RRDK, Choe Son Hui.
Kunjungan tersebut merupakan kunjungan pertama Menteri Luar Negeri Indonesia ke RRDK dalam 12 tahun terakhir.