Namun di sisi lain, penolakan keras dari operator swasta memperumit langkah pemerintah, terutama terkait kualitas BBM di bawah kepemimpinan Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri.
Hingga kini, belum tercapai kesepakatan antara pemerintah, Pertamina, dan SPBU swasta. Solidnya penolakan swasta diperkirakan bakal menjadi tantangan besar bagi stabilitas pasokan energi nasional.
Kebijakan pembatasan impor BBM swasta yang bertujuan mengarahkan konsumsi ke Pertamina juga dipandang berisiko menciptakan monopoli terselubung.
Baca Juga: TikTok Ditangguhkan karena Gagal Serahkan Data Fitur Live ke Pemerintah
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bahkan telah memberi sinyal akan mengkaji kebijakan tersebut.
KPPU menyoroti Surat Edaran Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 yang dinilai memperkuat dominasi Pertamina, mengurangi pilihan konsumen, sekaligus mengancam iklim persaingan usaha.
Dalam catatan KPPU, tambahan kuota impor bagi badan usaha (BU) swasta hanya diberikan sekitar 7.000–44.000 kiloliter.
Baca Juga: Gempa M5,4 Guncang Waropen Papua, Getaran Terasa hingga Nabire dan Dogiyai
Pertamina Patra Niaga saat ini memperoleh tambahan jauh lebih besar, mencapai 613.000 kiloliter.***