KONTEKS.CO.ID - Tim Reformasi Polri dinilai tak memiliki konsep dan tujuan yang jelas. Kritik itu datang dari Public Virtue Research Institute.
Menurut Ketua Dewan Pengurus PVRI Usman Hamid, tim itu seharusnya juga melibatkan unsur masyarakat.
"Pembentukan Komisi Reformasi Polri yang direncanakan Pemerintah, belum terlihat memiliki kejelasan konsep dan tujuan yang jelas, termasuk dalam melibatkan unsur masyarakat," ujar Usman dalam keterangannya, Senin 22 September 2025.
Menurt Direktur Amnesty International Indonesia itu, jika hanya diisi para anggota yang semuanya berasal dari kepolisian sulit berharap agenda Reformasi Polri akan bermakna bagi masyarakat.
Terlebih lagi, akar masalah di tubuh Polri sebenarnya juga bersumber dari kebijakan pemerintahan dan dinilai masyarakat tidak adil.
Kata Usman, jika Tim Reformasi Polri hanya diisi anggota yang berasal dari kepolisian, maka akuntabilitas dan komitmen reformasi atas masalah lapangan dan kelembagaan polisi yang berkelindan dengan kebijakan negara kecil kemungkinan bisa dibenahi.
Baca Juga: Chico Aura Ungkap Resep Jadi Juara Indonesia Masters 2025, Modal Positif untuk Korea Open
Hal senada disampaikan peneliti Public Virtue Research Institute, Muhammad Naziful Haq.
Dia menilai, Tim Reformasi Polri yang seluruh anggotanya berlatar polisi juga bernuansa aroma konflik kepentingan.
"Harusnya ada keragaman latar belakang, misalnya melibatkan akademisi, perwakilan masyarakat sipil, atau tokoh yang berintegritas," ujarnya.
"Agar upaya ini membawa penyegaran struktural maupun kultural," ucap dia.
Baca Juga: Total Ada 8 Titik, Pemerintah Kebut Pembangunan Akses Jalan Stasiun Whoosh Karawang
Diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim Transformasi Reformasi Polri.