KONTEKS.CO.ID - Purnawirawan TNI Letnan Jenderal (Purn) Djamari Chaniago dikabarkan akan dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) olek Presiden Prabowo hari ini, Rabu 17 September 2025.
Informasi yang beredar menyebutkan, selain dilantik, Djamari juga akan dianugerahi pangkat Jenderal Kehormatan bintang empat.
Saat ini, posisi Menko Polkam dijabat sementara oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai pejabat ad interim.
Baca Juga: Sudah Capai Kesepakatan Dagang, Indonesia Masih Dibayangi Aturan Anti-Derofestasi Uni Eropa
Jika benar dilantik, maka Djamari akan menempati kursi strategis dalam kabinet, tepat di tengah dinamika politik dan keamanan nasional.
Karier Militer dan Politik
Djamari Chaniago lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 8 April 1949. Ia merupakan lulusan AKABRI 1971 dari korps Infanteri Baret Hijau Kostrad.
Karier militernya terbilang gemilang, dengan berbagai jabatan penting seperti Pangdam III/Siliwangi (1997–1998), Panglima Kostrad (1998–1999), dan Kepala Staf Umum TNI (2000–2004).
Selain kiprah di dunia militer, Djamari juga sempat aktif di dunia politik.
Ia pernah menjadi anggota MPR dari Fraksi Utusan Daerah Jawa Barat (1997–1998) serta Fraksi ABRI (1998–1999).
Di luar itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang (2015–2016) dan kini aktif berpolitik melalui Partai Gerindra.
Baca Juga: Desak Pemakzulan Gibran, Eks Danjen Kopassus: Tampilan Planga-plongo Apa yang Bisa Diharapkan?
Pernah Jadi Anggota DKP yang Sidangkan Prabowo
Namun, di balik kabar pengangkatan ini, publik kembali mengingat rekam jejak Djamari pada periode krisis politik 1998.
Kala itu, ia tercatat sebagai salah satu anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang menyidangkan Letjen Prabowo Subianto terkait kasus penculikan aktivis prodemokrasi 1997–1998.
Kasus penculikan aktivis oleh Tim Mawar Kopassus mencoreng nama baik TNI dan menyeret Prabowo ke meja pemeriksaan.