"Perubahan kultural hanya bisa terjadi jika menyentuh lembaga pendidikannya. Selain itu, proses rekrutmen harus benar-benar transparan dan akuntabel sejak penerimaan kadet,” ujar Nicky.
Tak hanya itu, Polri juga dinilai perlu diawasi secara memadai. Kompolnas, kata dia, belum cukup efektif menjalankan fungsi pengawasan Polri yang menjadi intitusi yang berada langsung di bawah Presiden.
"Harus ada supervisor bagi institusi Polri. Apakah Polri akan ditempatkan di bawah sebuah kementerian, seperti Kemenko Polkam, atau menjadi kementerian sendiri, misalnya Kementerian Keamanan Dalam Negeri. Nah, ini perlu dikaji serius,” tuturnya.
Hal senada disampaikan Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah.
Dia menilai, pembenahan sistematis dari hulu ke hilir harus dilakukan untuk memulai reformasi di Korps Bhayangkara.
Dia menyebut, yang pertama kali harus disentuh yakni proses perekrutan calon anggota polisi. Sebab, tanpa pembenahan sejak perekrutan akan sulit mengubah kultur yang ditunjukkan anggota polisi.
"Kalau kemudian di hulunya busuk, ya, hilirnya juga pasti busuk," ujarnya.
"Sulit kita akan mendapatkan anggota-anggota kepolisian yang punya integritas kalau proses perekrutannya juga bermasalah, penuh dengan politik transaksional,” imbuh Herdiansyah.
Herdiasnyah menyebut, reformasi Polri tidak bisa hanya sekadar dilakukan dengan mengganti Kapolri.
Namun, transformasi sistematis dari hulu ke hilir menjadi langkah yang tidak bisa ditawar.
Baca Juga: Singapura Akuisi Perusahaan Tambang Emas Arafura Surya Alam, Nilainya Rp11,3 Triliun
Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) telah bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana, pada Kamis 11 September 2025.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam itu, salah satu poin besar yang dibahas adalah soal pembentukan tim khusus untuk reformasi kepolisian.
Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Gomar Gultom, menjelaskan bahwa usulan yang dibawa GNB disambut positif oleh Presiden.
Menurutnya, langkah ini selaras dengan dorongan masyarakat yang menilai kepolisian memang perlu dibenahi.