Sementara itu, alokasi untuk program petani relatif kecil, misalnya Rp2,4 triliun untuk Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas 98.869 hektar pada 2019, Rp98,4 miliar untuk riset, Rp30,8 miliar untuk SDM, dan Rp37,7 miliar untuk promosi.
Hilman juga menyoroti pengelolaan PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang menurutnya berpotensi merugikan negara hingga Rp144 triliun per tahun di atas lahan 3,7 juta hektare.
Ia menilai lemahnya pengawasan dan penegakan hukum membuat praktik penyimpangan dana sawit berulang tanpa ada efek jera.
Baca Juga: Diperiksa Bareskrim Terkait Fitnah Terhadap Ridwan Kamil, Ini Kata Lisa Mariana
Atas dasar itu, APPKSI menuntut Presiden Prabowo Subianto memperbaiki tata kelola dana sawit agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani kecil.
“Kami mendesak Kejagung untuk segera mengusut tuntas skandal dugaan korupsi dana subsidi kelapa sawit BPDPKS,” kata Hilman Firmansyah.***