KONTEKS.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto harus mengevaluasi semua partai politik yang masuk dalam koalisi pemerintahan.
Pasalnya, kata Analis Politik dan Militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting, dalam sinear Forum Keadilan TV pada Kamis, 4 September 2025, tidak ada gerakan dari mereka untuk membendung aksi demonstrasi dan berbagai serangan.
"Sejak tanggal 25 Agustus itu, tidak ada gerakan nyata dari partai-partai pendukungnya [Prabowo] untuk membendung ini," ujarnya.
Baca Juga: Demo Akhir Agustus, Analis: Banyak Pihak yang Bermain
Menurutnya, tidak ada satu pun partai anggota koalisi yang menjelaskan kepada publik soal ketidakpuasan rakyat atas kinerja pemerintah dan DPR.
"Karena itu menurut saya, banyak musuh dalam selimut dalam pemerintahan Prabowo," katanya.
Mereka mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dan Prabowo akan sulit melihat apa kepentingan mereka.
Lebih lanjut Slamet menyampaikan, ditambah lagi elite-elite lokal, yakni orang-orang menjadi bagian pemerintahan lama yang posisinya tengah terancam, baik secara hukum dan politik.
"Tuntutan me-reshuffle kabinet itu kan begitu kencang. Tuntutan untuk mengganti Kapolri yang sudah 4,5 tahun juga kencang," katanya.
Baca Juga: Pengamat Intelijen Nilai Ini Saat Tepat Prabowo Ganti Kapolri
Dengan demikian, ujar Selamat, pertarungan di sejumlah institusi, termasuk Polri akan sangat kencang.
"Baru saja di Kepolisian itu terjadi pergantian. Posisi bintang tiga kan berarti satu tingkat lagi dia menjadi kapolri," katanya.
Menurut Slamet, jika kemudian Prabowo mengganti Listyo Sigit Prabowo, banyak juga pihak yang menolak atau keberatan.
"Yang merasa bahwa privilege mereka yang selama ini terlindungi oleh Sigit Prabowo juga terancam, termasuk elite lama," katanya.