nasional

GNB Minta Presiden Prabowo Evaluasi Institusi Negara, Termasuk Kepemimpinan di Polri

Rabu, 3 September 2025 | 18:05 WIB
Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri dari tokoh lintas agama minta Presiden Prabowo evaluasi institusi negara (Konteks.co.id)

KONTEKS.CO.ID - Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang digerakkan oleh sejumlah tokoh bangsa lintas agama meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi di institusi negara, termasuk Polri.

Permintaan tersebut disampaikan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri dari sejumlah tokoh bangsa lintas agama.

Menurut GNB, kemarahan rakyat timbul karena sebagian elite penguasa baik di tingkat eksekutif, legislatif, yudikatif dan aparat penegak hukum tidak sensitif dan berempati.

Baca Juga: Menperin Agus Gumiwang Desak Tambahan Rp1,46 Triliun untuk Dorong 222 Program Industri 2026

"Karenanya, kepala negara harus secepatnya memimpin dan memerintahkan semua jajaran institusi negara untuk bersikap berdasar nilai etika, kebersahajaan, dan asas kepatutan guna mengembalikan kepercayaan masyarakat luas yang hilang," kata Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid dalam konferensi pers di Rumah Pergerakan Griya Gus Dur, Jakarta Pusat, Rabu 3 September 2025.

Caranya, kata dia, memerintahkan Polri secepatnya mengevaluasi dan menata ulang kepemimpinan dan kebijakannya.

"Agar tidak menimbulkan tindakan eksesif yang melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara lainnya," kata dia.

Baca Juga: PUBG Gandeng G-Dragon, Cek Konten Eksklusif dan Event Spesial September 2025-nya di Sini!

Alissa menyebut, stabilitas ekonomi nasional harus dijaga. Untuk itu, GNB meminta kesejahteraan warga ditingkatkan dengan menegakkan keadilan ekonomi serta melaksanakan pengelolaan APBN secara transparan, akuntabel dan tidak ugal-ugalan.

Presiden Prabowo juga diminta menghapus segala biaya tunjangan dan fasilitas pejabat publik yang berlebihan.

Hal itu disebut memboroskan keuangan negara, serta memastikan prinsip transparansi kekayaan penyelenggara negara berjalan.

"Program yang berdampak pada berkurangnya pemenuhan hak dasar kesejahteraan rakyat harus dikoreksi dan diatur ulang," ucapnya.

Baca Juga: Miliano Jonathans Resmi Jadi WNI, PSSI Kejar Waktu agar Bisa Tampil Lawan Taiwan dan Lebanon

Ditegaskannya, kemanusiaan dan keberpihakan kepada rakyat harus menjadi landasan pijak.

Halaman:

Tags

Terkini