KONTEKS.CO.ID - TNI akan mulai memproduksi obat-obatan untuk didistribusikan kepada masyarakat luas.
Hal ini tercermin dari kesepakatan antara Kementerian Pertahanan dan BPOM, Selasa lalu.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Hal itu memungkinkan laboratorium milik TNI AD, AL, dan AU yang sebelumnya hanya memasok obat untuk prajurit, untuk mulai memproduksi obat-obatan untuk konsumsi masyarakat umum.
Baca Juga: Ini Kenapa Kewarganegaraan Eks TNI AL Satria Arta Kumbara Gugur Otomatis
"Kami sedang memikirkan cara agar harganya bisa ditekan lebih murah lagi, supaya bisa diberikan secara gratis," ujar Sjafrie.
Produksi massal dijadwalkan dimulai pada Oktober dan obat-obatan tersebut akan disalurkan ke desa-desa di seluruh Indonesia dengan harga 50 persen lebih murah dari harga eceran.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan keterlibatan militer diharapkan dapat membendung peredaran obat ilegal dan melawan "mafia" dalam industri farmasi.
Presiden Prabowo, mantan Menteri Pertahanan dan Komandan Pasukan Khusus, sejak dilantik tahun lalu telah memperluas peran militer yang berpengaruh dalam urusan sipil.
Termasuk menjalankan sebagian besar program andalannya berupa makan siang gratis di sekolah.
Namun kelompok-kelompok pegiat HAM menyebut kesepakatan ini melanggar hukum, karena mengizinkan personel militer aktif menduduki posisi bisnis sipil—yang dilarang berdasarkan hukum militer.
"Ini gejala pergeseran pemerintahan menuju otoritarianisme," kata Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia.
Menteri Pertahanan juga telah menandatangani kesepakatan lain dengan Kementerian Kesehatan untuk membangun rumah sakit yang akan dikelola oleh dokter dan perawat militer di wilayah konflik, termasuk di Provinsi Papua yang telah lama menghadapi gerakan separatis bersenjata.